Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Bakal calon presiden Ganjar Pranowo optimistis bisa bersaing meraih suara di Jawa Tengah meski harus berhadapan dengan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Ganjar, suara PDI Perjuangan dan gabungan partai politik lain yang mengusung dirinya dan Mahfud solid dan kompak. Itu akan membantu menyaring banyak suara dari provinsi tersebut.
"Insya Allah PDIP kompak. Partai lain ada PPP di sana juga ada di beberapa titik kuat. Perindo dan Hanura, meskipun tidak banyak di parlemen, mereka sekarang geraknya kencang. Kawan-kawan sekarang malah tambah semangat," kata Ganjar di Jakarta, Senin (23/10).
Baca juga: Andika Perkasa: Finalisasi Nama Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud Diputuskan Besok
Ia yakin Jawa Tengah bisa menjadi lumbung suara terbesar untuk dirinya dan Mahfud MD.
Merujuk pada perolehan suara PDIP pada Pemilu 2019, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu mampu mendulang sekitar 21% dari total 19,42 juta suara. Perolehan itu menjadi yang terbesar dibandingkan partai-partai lain yang ikut kontestasi Pemilu 2019.
Baca juga: Ganjar Pranowo: Kekuasaan Itu Menggoda, Utamakan Kepentingan Masyarakat
Saat ini, tantangan berbeda muncul dengan masuknya Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka ke kompetisi. Diyakini, bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga akan meraih banyak suara dari kota asalnya. (Ant/Z-11)
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
MAJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan putusan soal gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (10/10)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved