Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan sosok Ketua Tim Pemenangan Nasional pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 harus bisa berdiri di antara partai-partai pengusung.
Sosok seperti itu diperlukan agar nantinya saat memimpin dapat diterima oleh semua pihak.
Menurutnya, ketua tim pemenangan tidak harus dari partai. Sosok nonpartai d=juga bisa jadi pertimbangan asal mempunyai kemampuan mumpuni.
Baca juga: Anies Sebut Pemerintah Harus Punya KPI untuk Ukur Kinerja Kepala Daerah
"Nama dari nonpartai bisa saja jadi pertimbangan. Itu menjadi kompromi agar menjadi penengah," ujar Ujang di Purwakarta, Jawa Barat, Minggu (22/10).
Sejauh ini, beberapa nama memang muncul sebagai ketua tim pemenangan adalah Wakil Ketua Umum Nasdem, Ahmad Ali, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Pengusaha Rusdi Kirana, Mantan Menteri ESDM Sudirman Said hingga beberapa nama pengusaha dan purnawirawan TNI-Polri pendukung Amin.
Baca juga: Pengamat Sebut Nama Calon Kuat Ketua Tim Pemenangan Pasangan AMIN
Sebelumnya, sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsy menyebutkan ketua tim pemenangan Anies Muhaimin harus memiliki kriteria berkemampuan manajerial dan berkelas. Sosok itu bisa berasal dari internal partai atau pihak eksternal. (Ant/Z-11)
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved