Tanggapi Isu Dinasti Politik, Denny JA: Nanti akan Basi

DENNY JA, pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny JA), menyatakan isu yang menyerang Gibran Rakabuming sebagai bagian dari membangun politik dinasti Jokowi akan segera menjadi isu yang basi.

Hal itu diungkapkan Denny dalam video yang diunggah di akun media sosial resminya, DennyJA_World, Sabtu, 21 Oktober 2023.

Video tersebut adalah bagian dari serial Ekspresi Data yang diunggah di Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok, serta Youtube Denny JA. Video tersebut adalah serial video yang durasinya hanya 3 menit dan berbasis data riset LSI Denny JA untuk aneka isu yang strategis, termasuk Pilpres 2024.

Baca juga: Besok, Gerindra Gelar Rapimnas Panaskan Mesin Partai Menangkan Prabowo-Gibran

Isu tersebut berkembang seiring dengan berita-berita yang marak, seperti "Gibran Terbang ke Jakarta Jelang Penentuan Cawapres Prabowo" dan "Berkas Pendaftaran Gibran Sebagai Cawapres Prabowo Sudah Siap."

“Reaksi terhadap isu ini bervariasi. Sebagian melihatnya sebagai bagian dari pertarungan politik, di mana isu dinasti politik menjadi senjata untuk menyerang Gibran, Prabowo, atau bahkan Jokowi. 

Baca juga: Pemerhati Politik: KIM Pasangkan Prabowo-Gibran, Kekuatan PDIP Berpengaruh

Namun, tak bisa dipungkiri bahwa dinasti politik adalah fenomena yang lazim dalam dunia demokrasi,” kata pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA,

Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara demokrasi maju di Eropa dan Amerika Serikat, dinasti politik telah menjadi hal yang biasa. 

Bahkan dalam konteks Indonesia, contoh seperti Pinka Haprani yang maju sebagai caleg saat ibunya, Puan Maharani, masih menjabat sebagai ketua DPR RI menunjukkan bahwa fenomena ini diterima sebagai hal yang sah dan tidak melanggar hukum.

“Kita juga bisa mengamati dinasti politik dalam keluarga Bung Karno, yang telah berlangsung hingga empat generasi, mulai dari Bung Karno hingga Pinka Haprani. Contoh serupa dapat ditemukan dalam keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan bahkan di luar negeri, seperti dalam keluarga Kennedy di Amerika Serikat, Bush di Amerika Serikat, atau Nehru di India,” ujarnya.

Menurutnya, semua orang memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin, tanpa memandang asal usul keluarga mereka. Konstitusi sebagai hukum tertinggi juga tidak melarang anak-anak presiden, gubernur, atau walikota untuk menjadi pemimpin nasional jika orang tua mereka masih menjabat.

“Yang paling penting, penentuan akhir dari dinasti politik terletak pada pemilihan umum. Rakyat adalah hakim tertinggi melalui kotak suara. Sebagai contoh, dalam keluarga Bung Karno, ketika Megawati memimpin PDIP, rakyat mendukung PDIP. Namun, ketika anak-anak Bung Karno mendirikan partai lain seperti Sukmawati dan Rahmawati, rakyat tidak memilih mereka. Begitu pula dalam kasus Tommy Soeharto yang mendirikan Partai Berkarya,” sambungnya.

Jika Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai calon wakil presiden Prabowo, rakyatlah yang akan memutuskan nasibnya. 

“Gibran mungkin dapat mempengaruhi pemilih di Jawa Tengah dan orang-orang yang masih puas dengan kinerja Presiden Jokowi,” tandasnya. (Z-7)