Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
DEWAN Eksekutif Nasional (DEN) Rampai Nusantara memberikan sikap mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024. Keputusan itu diambil berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Rampai Nusantara yang diikuti seluruh Dewan Eksekutif Wilayah (DEW) se-Indonesia.
"Berdasarkan Rakernas Rampai Nusantara yang diikuti seluruh Dewan Eksekutif Wilayah Provinsi se-Indonesia memutuskan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024," kata Ketua Umum DEN Rampai Nusantara Mardiansyah dalam konferensi pers usai Rakernas di kantornya, Jakarta, Minggu (22/10/2023).
Rampai Nusantara berharap Pilpres 2024 berjalan sukses tanpa ada kegaduhan yang mengakibatkan disharmonisasi di tengah masyarakat. Mardiansyah menilai maraknya isu politik dinasti sengaja digaungkan hanya untuk kepentingan politik tertentu.
Baca juga: Tidak Ada Alasan bagi MK Batasi Syarat Usia Maksimal Capres-Cawapres
Alasannya, dalam sistem demokrasi khususnya jabatan Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. "Justru yang kita lihat dalam sistem kepartaian sangat dimungkinkan tumbuhnya politik dinasti," tegas Mardiansyah.
Lebih lanjut Rampai Nusantara mengapresiasi atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka ruang bagi kaum muda berprestasi untuk mendapatkan hak menjadi Presiden atau Wakil Presiden dan diyakini demokrasi Indonesia ke depannya tumbuh menjadi lebih baik lagi. Rampai Nusantara sebagai organisasi masyarakat selalu menggelorakan semangat kebaikan dan berharap Pilpres 2024 tidak mengakibatkan rusaknya keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat yang mengarah pada disintegrasi bangsa, apalagi hanya karena perbedaan pilihan.
Baca juga: Capres-Cawapres tidak Lolos Tes Kesehatan Dinyatakan TMS
"Karena harus kita pahami bahwa demokrasi pada dasarnya hak dipilih dan memilih ialah hak seluruh warga negara sesuai konstitusi tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan, baik yang berlatar belakang dari desa atau kota, keluarga kaya atau miskin, keturunan pejabat atau bukan, semua kita kembalikan kepada rakyat yang memilih," ujarnya.
Rampai Nusantara juga mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk dapat mengikuti Pemilu 2024 dan merayakan pesta demokrasi ini dengan damai. "Merayakannya dengan penuh suka cita, riang gembira, tanpa kebencian, atau saling memusuhi antaranak bangsa," tukasnya. (RO/Z-2)
Kendati demikian, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyoroti permasalahan seputar infrastruktur yang menopang penerapan e-voting.
PERTUMBUHAN konsumsi pemerintah pada triwulan I 2025 tercatat tumbuh -1,38% secara tahunan (year on year/yoy) dan memiliki distribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,88%.
PERSYARATAN domisili calon anggota legislatif (caleg) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
Tidak hanya partai politik, tetapi juga masyarakat yang akan memilih dalam hal pemilihan presiden dan wakil presiden tentunya
PARTAI-PARTAI politik di Jepang bersaing membentuk mayoritas di parlemen setelah pemilihan umum yang memberikan pukulan telak bagi koalisi yang berkuasa.
Megawati menegaskan bahwa partainya tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi maupun bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintahan Prabowo selama kebijakan tersebut berpihak kepada rakyat.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) menghormati hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani.
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto Kristiyanto bersalah, dalam kasus dugaan suap pada proses PAW anggota DPR untuk Harun Masiku.
Menurut Maqdir, jika benar Hasto menerima amnesti, hal itu menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin kasus ini dipersepsikan sebagai upaya politisasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved