Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PASANGAN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai merupakan pasangan yang memiliki cukup banyak kelemahan. Mulai dari serangan politik dinasti, tudingan penyalahgunaan kekuasaan untuk mengatur independensi kehakiman. Pakar politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam mengatakan masih terbukanya celah kontroversi mekanisme legal-formal atas implementasi putusan MK, hingga membuncahnya kebencian PDIP terhadap keluarga Jokowi, membuka ruang bersatunya kekuatan PDIP dengan Koalisi Perubahan di putaran kedua Pilpres 2024 mendatang.
"Dengan kata lain, jika Prabowo memaksakan diri memilih Gibran dan tidak berani menjelaskan kepada Jokowi untuk mengambil nama cawapres alternatif yang lain, maka Prabowo berpeluang terjebak dalam medan killing ground," ungkapnya, Sabtu (21/10).
Dalam posisi ini pasangan tersebut akan menjadi sasaran tembak yang terbantai di tangan para kompetitor, rival politik, dan juga kekuatan civil society yang tegas menolak praktik nepotisme dan politik dinasti.
Baca juga: Gus Muhaimin Siap Bertarung Hadapi Gibran
Sementara itu di saat capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo memertimbangkan variabel Nahdlatul Ulama (NU) sebagai entitas kekuatan politik dalam memilih cawapresnya, maka Prabowo sebaiknya juga mempertimbangkan variabel NU dalam memilih cawapresnya.
"Jika akhirnya Prabowo-Gibran berlayar, meskipun Ketum PBNU Gus Yahya pernah menyatakan pihaknya tidak akan jauh-jauh dari Jokowi terkait pilpres, namun besar kemungkinan mereka akan kesulitan dan kerepotan betul dalam menjelaskan kepada para kiai, jaringan santri dan basis-basis pesantren untuk memilih pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran yang tidak merepresentasikan kaitan langsung dengan entitas kultural maupun struktural NU," paparnya.
Baca juga: Usai Tetapkan Gibran sebagai Cawapres Prabowo, Airlangga Menghadap Presiden Jokowi
Dia menekankan jika Prabowo-Gibran dipaksakan, Prabowo akan kehilangan basis dan kekuatan pemenangan di Jawa Timur yang dipercaya sebagai penentu kemenangan Pilpres. Prabowo memiliki basis kuat di Jawa Barat dan Banten, maka untuk tampil lebih kompetitif, Prabowo sebaiknya memilih cawapres yang memiliki basis kekuatan teritorial di Jawa Timur. Dalam konteks ini, alternatif nama yang perlu dipertimbangkan adalah Erick Tohir dan Khofifah Indar Parawansa.
"Tapi karena Erick dianggap sebagai kader naturalisasi NU, maka proses realisasi dukungan Nahdliyin-nya juga agak dipertanyakan. Karena itu, alternatif pilihan cawapres bagi Prabowo untuk mendapatkan kekuatan optimalnya salah satunya di Khofifah. Apalagi jika nama Khofifah didukung penuh oleh Partai Demokrat dan Partai Golkar yang kian mencoba realistis untuk tidak mengajukan Airlangga. Jika itu dilakukan, Prabowo bisa lepas dari jebakan permainan politik dan tampil lebih kompetitif saat bertarung melawan Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin," tukasnya. (Sru/Z-7)
Rizki juga menjelaskan dalam narasinya terlapor menganggap bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis.
Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-103 NU yang digelar di Lobi Gedung PBNU, Jakarta, Senin (5/1).
Yenny mengaku sempat ditelpon Luhut Panjaitan yang tidak setuju organisasi masyarakat (ormas) diberi tambang. Sejak awal pun, Luhut juga tidak mau tanda tangan, sebab mengelola tambang susah.
Faris menyatakan pesimisme terhadap upaya islah yang telah dilakukan.
Pj Ketum PBNU Zulfa Mustofa menegaskan normalisasi akan dijalankan melalui komunikasi yang intensif dan menyeluruh.
Pleno Syuriyah ini menghasilkan keputusan penting, yaitu penunjukan Zulfa Mustofa sebagai Pejabat (Pj) Ketua Umum PBNU.
Presiden Prabowo Subianto dan Raja Charles III menunjukkan sisi hangat diplomasi internasional saat berdiskusi soal konservasi lingkungan sambil menikmati secangkir teh hangat
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved