Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Golongan Karya (Golkar) masih belum memastikan siapa sosok yang bakal diusung jadi calon wakil presiden (Cawapres) mendampingi Prabowo Subianto.
Ketua Pengarah HUT Partai Golkar dan Rapimnas Partai Golkar Ace Hasan Syadzil menuturkan pihaknya baru akan menggodok sosok cawapresnya pada Rapimnas Partai Golkar ke-2 2023.
“Ya kita hingga saat ini masih belum membahas soal nama-nama cawapres,” ungkap Ace saat konferensi pers perayaan HUT Partai Golkar ke-59 Tahun dan Rapimnas Partai Golkar ke-2 2023 di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (19/10).
Baca juga : Lawan Sudah Berpasangan, Prabowo Diminta Realistis Pilih Cawapres
Ace menekankan nama cawapres dari Golkar sepenuhnya sejak sejak awal diserahkan kepada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto agar dikomunikasikan dengan para ketum parpol yang tergabung Koalisi Indonesia Maju (KIM).
“Maka pada saatnya pasti Ketum akan menyampaikan kepada forum. Terutama saya kira di forum rapimnas ini terkait dengan dinamika politik yang terjadi dalam konteks termasuk soal dinamika nama-nama cawapres,” terang Ace.
Baca juga : KPU Belum Terima Pengajuan Pendaftaran Capres-Cawapres dari Kubu Prabowo Subianto
Ace enggan menanggapi terkait adanya dugaan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang dinilai bisa masuk ke Partai Golkar melalui organisasi pemuda Golkar Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI).
Ace menambahkan soal cawapres dari Golkar memang menjadi agenda utama ini di dalam rapimnas.
“Tentu saya sebagai ketua pengarah prinsipnya kita akan mendengarkan masukan dari daerah-daerah terkait dengan nama-nama cawapres yang memang selama ini muncul,” tandasnya.
Adapun Partai Golkar akan mengadakan rapimnas pada 21 Oktober 2023 dan puncak perayaan HUT Partai Golkar pada 31 Oktober 2023 mendatang. (Z-5)
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
WAKIL Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan pihaknya merekomendasikan pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kepada DPRD.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang menegaskan kesetiaan mutlak kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, mengonfirmasi bahwa Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, telah mengganti Musa Rajekshah atau Ijeck
Partai Golkar Kabupaten Bogor mengumumkan partisipasi dalam gerakan kemanusiaan penggalangan dana untuk korban bencana di Sumatra dan Aceh.
Partai Golkar kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak banjir di sejumlah wilayah Sumatra Utara.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
MAJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan putusan soal gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (10/10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved