JK: Butuh Pengetahuan Komprehensif dalam Menyelesaikan Konflik Kekerasan

UPAYA menyelesaikan konflik kekerasan harus didahului dengan pengetahuan sangat dalam dan komprehensif mengenai akar dari konflik tersebut.

Menurut Wakil Presiden Ri ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, tanpa pengetahuan yang dalam asumsi bisa salah, dan bila asumsi salah, maka metode dan pendekatannya pun salah.

“Kesalahan dalam asumsi dan metode, bukan hanya berakibat gagalnya perdamaian, tetapi justru bisa membuat eskalasi konflik yang lebih besar,” katanya saat acara pembukaan dialog perdamaian The Fifth EU Community of Practice on Peace Mediation (EU CoP) di Brussel, Belgia, Rabu (18/10) malam.

Baca juga : Standar Ganda Barat dalam Konflik Israel-Palestina

Dalam kegiatan yang diprakarsai The European External Action Service (EEAS) dan European Union (Masyarakat Eropa) itu, JK tampil sebagai pembicara di hadapan sekitar 250 orang praktisi perdamaian dari berbagai organisasi sosial dan pemerintahan dalam lingkup Internasional.

JK diminta EU untuk membagi pengalaman dalam menyelesaikan konflik di Poso, Ambon dan Aceh. Juga pengalamannya dalam menangani masalah Afghanistan dan Thailand Selatan

Baca juga : Rakyat AS Minta Serangan Israel Dihentikan

Lebih lanjut JK menyebutkan, salah satu contoh yang pernah dilakukannya ketika menyelesaikan kasus Poso dan Ambon. Semua mengira itu adalah konflik horizontal yang dimotivasi oleh konflik agama antara Moslem dan Kristen.

“Setelah saya turun ke lapangan, akar soalnya adalah masalah ketidakadilan politik dan ekonomi,” kata Kalla.

Namun, JK mengakui konflik tersebut melibatkan agama sebagai isu utama untuk mencari pengikut karena orang cenderung jadi subjektif mengenal agama. Lagi pula, agama selalu menjanjikan surga.

“Dalam konteks ini, agama dijadikan barang komoditi,” tegas Kalla.

Karena itu, tambahnya, saat menyelesaikan konflik kita harus mengawalinya dengan identifikasi yang akurat apakah konflik tersebut bersifat vertikal (negara melawan kelompok pemberontak), horizontal (komunitas satu melawan komunitas lain), dan konflik Internasional. Khusus konflik horizontal, negara harus tegas untuk terlibat menengahinya.

“Jangan berpangku tangan, Untuk konflik vertikal, harus ada orang lain yang menjadi mediator, seperti penyelesaian Aceh,” ujarnya.

Kalla mengungkapkan, konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia motifnya beragam. Walaupun bentuknya pun bermacam-macam, umumnya konflik-konflik tersebut akar masalahnya ada pada ketidakadilan ekonomi dan politik.

“Pangkal soal inilah yang merembus ke mana-mana, termasuk ke konflik agama dan etnitas dan ras,” pungkasnya.

Menurut rencana Kalla kembali tampil sebagai pembicara utama dalam diskusi perdamaian dari perspektif agama, khususnya Islam. JK diharapkan memberikan pengalaman empirik dan panduan kepada para mediator muda perdamaian dunia serta memberi petunjuk tentang metode penyelesaian konflik. (Z-5)