Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) harus menyadari insititusinya sedang dipermainkan oleh kepentingan politik sesaat dalam uji materi syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Ketua Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Herlambang P Wiratraman mengatakan MK seharusnya dapat melampaui nalar berpikir formalisme perundang-undangan. "MK harus punya pikiran bahwa dia sedang dimanfaatkan," ujar Herlambang kepada Media Indonesia, Sabtu (14/10).
Menurutnya, MK harus menjaga prinsip dasar kemandirian dan kekuasaan kehakiman sebagai bentuk integritas jika sadar sedang dipermainkan. Dengan demikian, keputusan yang diambil bukan sekadar berlandaskan formalisme perundang-undangan, tetapi juga dapat membayangkan implikasi politis dari putusan tersebut.
Baca juga: Pengabulan Uji Materi Syarat Usia Capres-Cawapres Berimplikasi Panjang
"Karena di dalam nalar berpikir hukum itu juga dimungkinkan cara bekerja pemikiran tentang bagaimana mengonstruksi negara hukum yang demokratis," jelasnya.
Bagi Herlambang, ada dua cara berpikir konstitusionalisme. Pertama, memastikan bahwa kekuasaan tidak berjalan secara sewenang-wenang.
Baca juga: NasDem Persilakan KPK Buktikan Aliran Uang SYL ke Partai
Kedua, memastikan bahwa hak dasar warga negara mendapat perlindungan yang baik. Kedua cara berpikir itu harus menjadi kebijakan MK dalam setiap mengambil keputusan. "Apakah dia (MK) sedang menopang abusive of power atau membatasinya?" kata Herlambang.
Oleh karena itu, MK harus mengembalikan urusan syarat usia capres dan cawapres kepada pembentuk undang-undang karena bersifat open legal policy. Kalaupun terpaksa membuka keran usia bagi calon di bawah 40 tahun, Herlambang menegaskan harus diberlakukan pada Pilpres 2029.
"Karena itu menjadi sangat politis banget, mengonfirmasi kritik publik bahwa ini hanya pesanan kepentingan politik sekarang," pungkasnya. (Z-2)
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini terpilih untuk memimpin tiga mesin relawan Aamin, yaitu Baleamin, Pro Amin dan Maktab.
Keputusan MK yang membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres telah menodai semangat dan cita-cita reformasi 1998
Kabupaten Cianjur merupakan daerah kedua di Jawa Barat setelah Bekasi yang sudah membentuk Kami Gibran.
Tidak ada komitmen dari para calon presiden untuk membatalkan Undang Undang Cipta Kerja.
Bawaslu memperluas pemeriksaan terhadap 14 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut karena dugaan tidak netral dalam pemilu 2024.
Acara itu juga merupakan ajang silaturahmi, kajian dan konsolidasi, yang bakal dihadiri sekitar 200 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memastikan pelayanan untuk para pemilih disabilitas di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 akan jauh lebih baik dibandingkan pemilihan umum sebelumnya
WAKIL Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi Zainuddin atau Haji Oding telah mengusulkan Gubernur DKI Jakarta ditunjuk oleh presiden atau tanpa pemilihan kepala daerah (pIlkada)
Selain itu, sebanyak 222 TPS masuk dalam kategori rawan, dan tercatat sekitar 8.000 TPS dengan klasifikasi kurang rawan di wilayah DKI Jakarta, lanjut Nicolas, di Jakarta, Selasa (6/2).
STOK beras di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) mengalami kekosongan usai pemilihan umum. Di Pasar Cisalak, stok beras kualitas premium (sania) mengalami kekosongan.
JOE Biden berjanji untuk menyatukan Amerika Serikat (AS) yang terpecah belah dan memimpin negara itu untuk mengatasi musim kegelapan
Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador menyerukan aksi unjuk rasa besar di Mexico City, jelang pemilihan umum tahun depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved