Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
TERKAIT dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan kader PDIP Gibran Rakabuming yang masuk dalam bursa calon pendamping bacapres Prabowo Subianto, politisi PDIP Andreas Hugo Paraera mengisyaratkan tidak memberikan restu para kadernya tersebut untuk pindah haluan.
"PDI Perjuangan, kami fokus menyosialisasikan Ganjar Pranowo. Beliau (Gibran) wali kota solo," ucapnya Rabu (11/10).
Sementara itu, terkait putusan MK, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto smengatakan percaya MK memegang sikap kenegarawanan dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.
Baca juga: GAMKI Undang Gibran Hadiri Apel Siaga Nasional
"Kami percaya MK harus memegang sikap kenegarawanan, mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Sudah banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan untuk menjaga marwah MK," ujarnya.
Dia menekankan partainya, bahwa MK mendengarkankan keinginan publik. Hal ini dicontohkan Hasto saat menghadapi pemerintah yang otoriter pada era orde baru yang melahirkan politik moral. Partai banteng itu pun juga sama dengan partai dan koalisi lainnya yang juga menantikan putusan MK terkait batas usia capres dan cawapres.
Baca juga: Rapimcab Gerindra Cianjur Usulkan Gibran Rakabuming Jadi Cawapres Prabowo
"Ketika suara rakyat tidak didengar maka yamg tampil adalah kekuatan moral, kekuatan politik kebenaran.
Maka kami meyakini MK mendengarkan seluruh aspirasi yang disuarakan rakyat termasuk apa yg terpendam tapi apa yang paling penting adalah perintah konstitusi harus memiliki sikap kenegarawanan," tukasnya. (Z-10)
Apakah itu juga pertanda inilah akhir episode 'petualangan' politik Jokowi pascalengser dari kursi kekuasaan yang sebelumnya sarat dengan cawe-cawe?
Lebih memprihatinkannya lagi, Kemenaker menganggap fenomena itu tak menunjukkan sulitnya mencari kerja. Aneh kan?
Apa sebenarnya motif Ade Armando menyatakan Gibran adalah wapres terbaik yang dimiliki Indonesia? Tes ombakkah? Atau, jangan-jangan ada tujuan politik tertentu.
Ada spekulasi bahwa Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan. Benarkah?
Mampukah dia mengembalikan dan menjaga kepercayaan itu? Apa yang harus dia lakukan?
Akankah Jokowi tetap berpolitik dan membantu Gibran dengan partai perorangan alias tanpa partai politik?
Akankah ancaman terkini senasib dengan ancaman-ancaman sebelumnya? Bukan janji tapi sekadar basa-basi? Jika benar dia akan merombak kabinet, siapa saja yang bakal diganti?
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Betulkah usaha mengawut-awut PDIP makin gencar dilakukan seiring dengan langkah maju KPK menangani kasus Hasto? Siapa yang melakukannya?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Rekomendasi Bakal Calon Kepala Daerah PDIP
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved