Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau akrab disapa SYL, melaporkan dugaan pemerasan terkait proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah ia hadapi. Mentan melaporkan kasus itu ke Polda Metro Jaya, kemarin. Saat ditanya pendapatnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan hal itu sebaiknya ditanyakan langsung pada KPK.
"Enggak tahu. Ya tanyakan saja ke aparat penegak hukum. KPK atau ke mana? kepolisian ya," ujar presiden pada wartawan di depan Presidential Lounge, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/10).
Seperti diberitakan, Mentan tengah terseret kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK saat ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) dan telah menggeledah rumah dinas SYL di kawasan Widya Chandra dan ruang kerjanya di Kantor Kementan, Ragunan, Jakarta, pada akhir September 2023. Syahrul menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Mentan pada Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (6/10).
Baca juga: Jokowi Tunjuk Kepala Badan Pangan Nasional Jadi Plt Mentan
KPK sejauh ini belum secara resmi mengumumkan Syahrul sebagai tersangka. Ia disebut menerima uang atau gratifikasi dari pejabat eselon di lingkungan Kementerian Pertanian. Saat ditanya soal Syahrul yang ditetaokan sebagai tersangka oleh KPK, Jokowi meminta hal itu ditanyakan pada pimpinan KPK.
"Tanyakan ke KPK. Jangan tanyakan ke saya," ucap presiden.
Baca juga: Jaga Harga Diri, Mentan SYL Pilih Mundur dari Jabatannya
Presiden mengatakan ia telah menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sebagai pengganti sementara atau pelaksana tugas (Plt) Mentan. Presiden mengungkapkan alasan penunjukkan kepala badan pangan nasional. Tujuannya untuk memudahkan koordinasi ketika membahas isu pangan dan pertanian.
"Supaya lebih koordinatif, lebih memudahkan karena biasanya kita bulog, badan pangan, mentan ini, menteri perdagangan ini selalu harus satu jadi untuk konsolidasi saja biar lebih memudahkan," papar Jokowi.
Mensesneg Pratikno sebelumnya sempat menyampaikan bahwa kemungkinan Mentan akan bertemu dengan Presiden Jokowi, di Istana Kepresidenan, Jumat (6/10). Saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, presiden mengaku waktu pertemuan masih belum diatur.
"Belum..belum..belum mungkin baru diatur, tanyakan ke Pak Mensesneg saja," terang Jokowi.
Mengenai pengganti definitif untuk mengisi jabatan Mentan, presiden menegaskan akan secepatnya dilakukan pergantian. Namun, saat ditanya apakah pengganti Mentan juga berasal dari Partai NasDem seperti Syahrul, Jokowi hanya menjawab pergantian akan dilakukan secepatnya.
" Secepatnya," ucap presiden. (Z-10)
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus penyelundupan komoditas pertanian ilegal di Semarang.
MEMASUKI 2026 pemerintahan Kabinet Merah Putih terlihat sedang euforia merayakan pencapaian swasembada beras 2025.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan nasional dalam kondisi aman selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Menjelang Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) harga pangan di Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur.
15 ton cabai dikirim langsung ke Jakarta menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara dari Bandara Rembele menuju Bandara Halim Perdanakusuma.
Sebelum penyegelan 250 ton beras impor ilegal di Sabang dilakukan, pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.
Amran menilai, praktik penyelundupan pangan sebagai tindakan yang mencederai kepentingan bangsa dan petani.
WAKIL Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, memastikan stok dan harga sapi hidup di tingkat produsen tetap terkendali menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) hingga Lebaran tahun depan.
Kementan juga mendiseminasi naskah kebijakan berjudul “Regenerasi Petani untuk Percepatan Pencapaian Swasembada Pangan Berkelanjutan.
PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan harga sapi hidup di tingkat peternak tetap terkendali menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir pelaku usaha pangan yang menjual komoditas di atas HET jelang Nataru
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) akan merehabilitasi 436,99 hektare lahan cabai di Sumatra Utara (Sumut) yang terdampak bencana banjir dan longsor.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved