Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PERNYATAAN mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman mengenai dugaan suplai ilegal senjata ke Myanmar oleh tiga BUMN harus dibuat terang. Keterangan itu tidak boleh disampaikan setengah-setengah sehingga dibutuhkan kejelasan yang rinci atau klarifikasi dari Marzuki.
Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin saat dihubungi menerangkan selama ini yang diketahui PT Pindad memang melakukan penjualan amunisi kaliber kecil ke negeri seribu pagoda itu. Aktivitas ekspor itu pun telah dilakukan sekitar dua tahun lalu sebelum ada gejolak politik di sana.
"Setahu kami bukan pindad. Dan pindad memang pernah ekspor amunisi atau menjual amunisi ke Myanmar kaliber kecil untuk senapan dan penjualan sesuai prosedur yang berlaku di Indonesia. Itu terjadi dua tahun lalu sekitar 2021," ujarnya, Kamis (5/10).
Baca juga: Tidak lagi Ekspor Ke Myanmar, Defend ID Dukung Penuh Resolusi PBB
Menurutnya hingga kini tidak ada himbauan dari PBB dan lembaga HAM internasional sekalipun untuk melarang penjualan senjata dan amunisinya. Produk BUMN strategi atau industri pertahanan milik negara bebas menjual produknya asalkan melalui izin. Kecuali jika ada jika ada keputusan DPR untuk tidak menjual ke negara tertentu.
"Beberapa tahun lalu tidak ada kesepakatan itu. Dari dewan PBB pun tidak ada larangan misalnya negara melarang memasok senjata," lanjutnya.
Baca juga: Retno Marsudi Ingatkan Kembali Dunia Soal Nasib Rohingya
Setelah berita ini mencuat dia telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk meminta penjelasan dan klarifikasi lebih lanjut dari Marzuki Darusman. DPR pun sedang menanti penjelasan itu dan memberikan waktu hingga akhir bulan untuk bisa mendengarkan penjelasan lebih rinci terkait hal tersebut.
"Saya sudah berkoordinasi dengan kemenlu dan sampai hari ini belum ada informasi lain. Seperti sumber informasi itu dari mana. Nanti setelah reses kami masuk lagi 1 November. Kalau masih belum ada kejelasan dari Marzuki kami akan mengundang ke DPR (Marzuki dan Menlu) untuk mendengar sesungguhnya seperti apa informasi itu," tukasnya. (Sru/Z-7)
Aung San Suu Kyi kini genap 20 tahun dalam tahanan. Di tengah kondisi kesehatan yang misterius, mampukah "The Lady" mengakhiri perang saudara di Myanmar?
PARTAI yang berafiliasi dengan militer dan selama ini mendominasi politik Myanmar mengeklaim kemenangan besar dalam tahap pertama pemilihan umum yang digelar junta militer.
DIREKTORAT Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, bekerja sama dengan KBRI Yangon dan KBRI Bangkok, kembali memulangkan 54 WNI dari perbatasan Myanmar-Thailand.
KBRI di Yangon melaporkan bahwa sebanyak 56 WNI yang terdampak operasi penertiban pusat online scam dan online gambling di kawasan KK Park dan Shwe Kokko, Myawaddy.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan bahwa pola tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia semakin berkembang dan kian sulit dideteksi.
Alat pelacak, yang dipasang otoritas narkotika Thailand, menunjukkan bahwa bahan kimia tersebut bergerak ke utara menuju perbatasan Myanmar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved