Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Data Politik Indonesia, Catur Nugroho menyebut, seharusnya Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri berani menyinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang putra sulungnya Kaesang Pangarep yang bergabung ke PSI. Sebab, keluarga harus satu partai adalah aturan yang berlaku di PDIP.
"Megawati seharusnya berani menyinggung masalah ini, karena hal ini terkait dengan aturan yang berlaku di PDIP. Juga untuk menunjukkan marwah PDIP beserta Ketua Umumnya di hadapan masyarakat sebagai partai terbesar saat ini," kata catur lewat keterangan yang diterima, Sabtu (30/9).
Baca juga: Kaesang ke PSI Sinyal Keretakan Jokowi dan PDIP
Catur menganalisa, masuknya Kaesang ke PSI merupakan strategi Jokowi untuk membentuk koalisi gemuk yang menggabungkan partai-partai pendukung Prabowo Subianto dan PDIP sebagai pengusung utama Ganjar Pranowo.
Baca juga: PDIP tidak Mau Coreng Muka Sendiri Demi Dua Poros
Menurutnya, koalisi besar ini diharapkan Jokowi dapat mengusung pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Ganjar atau sebaliknya.
Namun, menurutnya, hal ini tidak mudah terwujud karena pengaruh Megawati yang sangat kuat sebagai Ketum PDIP yang ingin mengulang kesuksesan di Pemilu 2014 dan 2019.
"Sehingga Jokowi melakukan strategi 'pecah batu' dengan menempatkan Kaesang di PSI," tandasnya. (H-3)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved