Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Data Politik Indonesia, Catur Nugroho menyebut, seharusnya Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri berani menyinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang putra sulungnya Kaesang Pangarep yang bergabung ke PSI. Sebab, keluarga harus satu partai adalah aturan yang berlaku di PDIP.
"Megawati seharusnya berani menyinggung masalah ini, karena hal ini terkait dengan aturan yang berlaku di PDIP. Juga untuk menunjukkan marwah PDIP beserta Ketua Umumnya di hadapan masyarakat sebagai partai terbesar saat ini," kata catur lewat keterangan yang diterima, Sabtu (30/9).
Baca juga: Kaesang ke PSI Sinyal Keretakan Jokowi dan PDIP
Catur menganalisa, masuknya Kaesang ke PSI merupakan strategi Jokowi untuk membentuk koalisi gemuk yang menggabungkan partai-partai pendukung Prabowo Subianto dan PDIP sebagai pengusung utama Ganjar Pranowo.
Baca juga: PDIP tidak Mau Coreng Muka Sendiri Demi Dua Poros
Menurutnya, koalisi besar ini diharapkan Jokowi dapat mengusung pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Ganjar atau sebaliknya.
Namun, menurutnya, hal ini tidak mudah terwujud karena pengaruh Megawati yang sangat kuat sebagai Ketum PDIP yang ingin mengulang kesuksesan di Pemilu 2014 dan 2019.
"Sehingga Jokowi melakukan strategi 'pecah batu' dengan menempatkan Kaesang di PSI," tandasnya. (H-3)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved