Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) memeriksa dua saksi terkait perkara dugaan korupsi Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit dalam Januari 2022 sampai April 2022.
Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menerangkan dua saksi yang diperiksa merupakan perwakilan dari korporasi yang menjadi tersangka.
“Saksi pertama, yakni korporasi PT Wira Inno Mas (Diwakili AH selaku Direktur Utama),” terang Ketut, Rabu (27/9).
Baca juga: Kasus Korupsi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit Diduga Terjadi 2015-2022
Kemudian, saksi kedua merupakan perwakilan dari tersangka korporasi PT Agro Makmur Raya (Diwakili RK selaku Direktur Utama).
Adapun kedua saksi tersebut terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit dalam Januari 2022 s/d April 2022 atas nama Tersangka Korporasi Wilmar Group, Tersangka Korporasi Permata Hijau Group, dan Tersangka Korporasi Musim Mas Group.
Baca juga: Kejagung Selisik Dugaan Korupsi di BPDP Kelapa Sawit, Geledah Sejumlah Lokasi
“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara korupsi CPO,” tegas Ketut.
Adapun Kejagung tengah menyelidiki dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya periode 2021-2022.
Sejauh ini tiga perusahaan telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi pada 16 Juni 2023 sebagai kelanjutan dari kasus korupsi minyak goreng sejak April 2022, yang juga telah mengakibatkan lima terdakwa.
Selain itu, Kejagung juga telah memeriksa Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO.
(Z-9)
DISPARITAS harga antara minyak kelapa sawit dengan solar yang menjadi bahan baku biodiesel mendorong terjadinya kenaikan dana produksi BPDPKS harus mengubah alokasi dana pembiayaan
Kesepakatan IEU CEPA lebih banyak menyasar penghapusan hambatan tarif, sementara tantangan utama ekspor sawit Indonesia ke Eropa justru berasal dari hambatan non-tarif.
Tanpa mau belajar dari pengalaman negara lain, kita akan terjerumus ke dalam lubang menganga yang sudah kita ketahui sebelumnya.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
RENCANA penguatan kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Rusia di sektor minyak kelapa sawit (CPO), pupuk, dan daging dinilai menjanjikan.
dua kriteria sumber daya alam yang berpotensi dimanfaatkan untuk pendanaan Indonesia mendapai Net Zero Emission pada 2060.
Kejagung menyita uang ganti rugi dari lima korporasi di bawah naungan Wilmar Group sebesar Rp11,8 triliun. Uang itu bisakah ditempatkan dalam deposito yang keuntungannya untuk negara?
Reformasi sistem peradilan harus dilakukan. Hal ini menyangkut pada kepercayaan publik pada sistem peradilan di Indonesia
Kejagung mengungkap peran Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Muhamad Arif Nuryanta dalam mengatur vonis ontslag atau lepas dalam perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO)
Reformasi peradilan tentu menjadi tanggung jawab yang harus serius dilakukan. Jangan sekadar seperti tiba masa, tiba akal.
Komisi III DPR menyesalkan Mahkamah Agung yang belum bisa menjaga integritas para hakimnya secara maksimal.
Sepeda motor tersebut disita dari penggeledahan yang dilakukan penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada hari ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved