Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) memeriksa dua saksi terkait perkara dugaan korupsi Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit dalam Januari 2022 sampai April 2022.
Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menerangkan dua saksi yang diperiksa merupakan perwakilan dari korporasi yang menjadi tersangka.
“Saksi pertama, yakni korporasi PT Wira Inno Mas (Diwakili AH selaku Direktur Utama),” terang Ketut, Rabu (27/9).
Baca juga: Kasus Korupsi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit Diduga Terjadi 2015-2022
Kemudian, saksi kedua merupakan perwakilan dari tersangka korporasi PT Agro Makmur Raya (Diwakili RK selaku Direktur Utama).
Adapun kedua saksi tersebut terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit dalam Januari 2022 s/d April 2022 atas nama Tersangka Korporasi Wilmar Group, Tersangka Korporasi Permata Hijau Group, dan Tersangka Korporasi Musim Mas Group.
Baca juga: Kejagung Selisik Dugaan Korupsi di BPDP Kelapa Sawit, Geledah Sejumlah Lokasi
“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara korupsi CPO,” tegas Ketut.
Adapun Kejagung tengah menyelidiki dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya periode 2021-2022.
Sejauh ini tiga perusahaan telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi pada 16 Juni 2023 sebagai kelanjutan dari kasus korupsi minyak goreng sejak April 2022, yang juga telah mengakibatkan lima terdakwa.
Selain itu, Kejagung juga telah memeriksa Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO.
(Z-9)
LONJAKAN harga minyak dunia akibat eskalasi konflik Timur Tengah bisa menjadi momentum yang tepat untuk mempercepat implementasi kebijakan biodiesel 50 persen atau B50.
Presiden Prabowo Subianto meminta para pengusaha batu bara dan kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menahan ekspor komoditas tersebut hingga kebutuhan dalam negeri.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
BADAN Pangan Nasional (Bapanas) tengah melakukan kajian terhadap kemungkinan penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada terdakwa M Syafei, mantan pejabat Wilmar Group, dalam perkara dugaan suap hakim
Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan produksi dan stok crude palm oil (CPO) nasional dalam kondisi aman untuk mengantisipasi lonjakan permintaan minyak goreng selama Ramadan.
Presiden Prabowo Subianto meminta para pengusaha batu bara dan kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menahan ekspor komoditas tersebut hingga kebutuhan dalam negeri.
Kemenperin kini dicopot setelah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus dugaan penyimpangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Oil Mill Effluent atau POME
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus korupsi ekspor CPO 2020–2024. Negara diperkirakan rugi Rp14,3 triliun akibat manipulasi klasifikasi produk untuk hindari aturan DMO.
Polri mengungkap dugaan pelanggaran ekspor CPO oleh PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam hal ini, barang diberitahukan tidak dikenakan bea keluar
Polri mengungkap kronologi penindakan dugaan pelanggaran ekspor CPO oleh PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
PEMERINTAH berencana untuk mengurangi ekspor minyak sawit mentah, atau Crude Palm Oil (CPO) sebesar 5,3 juta ton pada tahun depan untuk mandatori biodiesel B50 di 2026
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved