Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memperbarui kerja sama dengan Lembaga Komisi Antikorupsi dan Hak-Hak Sipil (ACRC) Korea Selatan. Kedua pihak sepakat menghalau tindakan kotor di sektor investasi.
"KPK berkomitmen untuk mengawal berbagai investasi yang masuk ke Indonesia agar bebas dari praktik korupsi dan tanpa hambatan," kata Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangan tertulis, Selasa (26/9).
Firli mengatakan kerja sama pencegahan korupsi di sektor investasi ini penting karena meningkatkan kegiatan pasar perdagangan internasional. Ekonomi Indonesia dan Korea Selatan tidak boleh terganggu dengan tindakan korup.
Baca juga: KPK Ingatkan Soal Serangan Fajar pada Tahun Politik
KPK dan ACRC juga sepakat saling bertukar pengalaman. Salah satunya yakni pengolahan survei penilaian integritas. "KPK belajar banyak dari ACRC Korsel terkait survei penilaian integritas, sistem untuk menilai risiko korupsi atau corruption risk assessment, serta untuk meningkatkan integritas melalui pendidikan," ujar Firli.
Menurut Firli, penguatan kerja sama dengan Korea Selatan ini penting. Sebab, lanjutnya, korupsi bisa terjadi lintas negara. "Kerja sama internasional dalam kaitan ini dengan Korea Selatan memiliki peran penting untuk memberikan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi perbaikan sistem di Indonesia," ucap Firli.
Baca juga: Karen Agustiawan Ngotot Hanya Jalankan Tugas di Kasus Korupsi LNG
Dalam kunjungannya itu, Firli sempat memberikan ceramah di Kedutaan Besar Indonesia untuk Korea dan para Diaspora di sana. Firli berharap Indonesia dan Korea konsisten memberantas korupsi bersama. Menurunnya, tindakan kotor itu wajib dibasmi karena cuma membuat tujuan negara sulit dicapai.
"Korupsi adalah permasalahan serius karena tidak ada negara yang bisa mewujudkan tujuannya jika ada korupsi," kata Firli.
Menurut Firli, konsistensi pemberantasan korupsi penting dilakukan lintas negara. Sebab, permainan kotor itu merupakan kejahatan yang serius. "Korupsi sebagai pelanggaran undang-undang namun juga korupsi adalah kejahatan yang merampas hak asasi dan melawan kemanusiaan," ujar Firli.
Menurut dia, korupsi saat ini bukan cuma menyasar uang masyarakat yang dikelola pemerintah. Namun, investasi dan bisnis juga bisa menjadi ladang korup.
Menurutnya, penegak hukum tidak boleh terus berpacu dengan cara lama dalam menangani permasalahan korupsi. Pencegahan harus didahulukan. "Dalam tahap perencanaan program ada risiko fraud, kemudian pada saat pengesahan ada kolusi dan nepotisme," ucap Firli.
Pencegahan tidak hanya berhenti di tahap perencanaan. Pemantauan saat dan sesudah pelaksanaan pun harus dilakukan. "Demikian juga pada implementasi dan evaluasi atau auditing, adanya korupsi audit program untuk membebaskan diri dari temuan pada saat implementasi," kata Firli.
Karenanya, dia menyebut kerja sama Indonesia dan Korea penting untuk mencegah korupsi terus berkembang. Menguatkan kesepakatan diyakini bisa mempersempit celah tindakan korup. (Z-3)
Ribuan jalan dan bangunan telah rusak dan terendam oleh banjir yang deras di Korea Selatan, dengan laporan kerusakan lahan pertanian dan kematian ternak yang meluas.
KASA berencana meluncurkan satelit astronomi pertamanya pada 2030.
Banjir bandang melanda Korea Selatan, menewaskan 4 orang dan memaksa 1.300 warga dievakuasi.
Sebagian besar korban jiwa dilaporkan di Provinsi Chungcheong Selatan akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tengah dan selatan negara itu.
Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, kembali ditangkap atas perannya dalam upaya pemberlakuan darurat militer.
Blackpink kembali mengguncang dunia lewat konser pembuka tur global bertajuk DEADLINE world tour, yang digelar pada 5–6 Juli 2025 di Goyang Stadium, Korea Selatan.
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara akibat kasus pemberian kredit terhadap PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan entitas anak usaha oleh tiga bank daerah mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved