Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
WACANA duet Ganjar Pranowo-Prabowo Subianto dinilai sebagai upaya pembajakan demokrasi, karena akhirnya publik hanya bisa memilih dua pasangan calon presiden saja dalam Pemilu 2024.
Anggota DPR Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah mengatakan semua elemen bangsa seharusnya bersama menciptakan ekosistem politik yang baik dalam menciptakan demokrasi yang sehat. Prinsip efisiensi memang harus dipikirkan tapi tidak boleh mengabaikan substansi demokrasi.
"Dan memang pemilu ini merupakan peluang agar bisa menghasilkan produk demokrasi yang terbaik. Jadi kalau semua dipaksakan ini melawan hukum alam," ujarnya, Jumat (22/9).
Baca juga: Respons Prabowo soal Peluang Dipasangkan dengan Ganjar
Publik bisa menilai hal tersebut (dua pasang calon) tidak cukup sehat untuk kesehatan demokrasi kita. Pasangan calon presiden lebih dari satu atau dua bahkan tiga secara sistem dimungkinkan agar publik tidak memilih yang biasa dari seadanya.
"Masyarakat kita sudah dewasa berdemokrasi dan memiliki kesiapan. Jadi kita memilih yang baik dari yang terbaik bukan memilih yang biasa dari seadanya," sambungnya.
Baca juga: Butuh Kelegawaan dan Realistis Wujudkan Duet Ganjar-Prabowo
Menurutnya kita pernah belajar dari Pemilu 2014 dan 2019 yang menciptakan polarisasi akibat minimnya calon pemimpin yang bisa dipilih. Jika hal ini terulang kembali maka terlihat bahwa para elit yang justru tidak siap untuk menciptakan demokrasi yang sehat. Seharusnya para elit mampu menciptakan ruang dan ekosistem politik yang setara dan sehat.
Sementara Direktur Eksekutif Pembina Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati kekhawatiran pemilu satu putaran bisa saja terjadi. Namun KPU sebagai penyelenggara pemilu
tetap menyiapkan tahapan pilpres untuk dua putaran. Sebab dalam konstitusi disebutkan bahwa untuk pilpres dibuka ruang untuk dua putaran jika belum mencapai suara mayoritas 50%+1.
"Jadi penyelenggara pemilu harus siap jika pemilunya dua putaran. Begitu juga dengan partai politik peserta pemilunya. Publik punya hak untuk bisa dapat banyak pilihan. Jadi seharunys pilpres dua putaran bukan sesuatu yang harus dihindari," tukasnya.
Munculnya wacana duet bacapres yang diusung dua koalisi berbeda yakni PDI Perjuangan dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) menimbulkan kekhawatiran adanya rencana untuk pemilu hanya satu putaran. (Sru/Z-7)
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi penghalang bagi PDIP untuk merapat ke koalisi pemerintah.
PDIP akan membahas kerja sama politik dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pembicaraan itu akan terlaksana pada Kongres VI PDIP pada April 2025.
SEKJEN Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan usulan Presiden Prabowo Subianto terkait koalisi permanen bukanlah gagasan baru. Ia mengatakan koalisi permanen diwacanakan setiap periode
Said Abdullah mengatakan bahwa partai tersebut menghormati gagasan Presiden Prabowo Subianto soal Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menjadi koalisi permanen.
PKB siap berjalan bersama Partai Gerindra dalam Koalisi Indonesia Maju
WAKIL Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, Prabowo Subianto akan maju kembali di Pilpres 2029.
Megawati menegaskan bahwa partainya tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi maupun bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintahan Prabowo selama kebijakan tersebut berpihak kepada rakyat.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) menghormati hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani.
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto Kristiyanto bersalah, dalam kasus dugaan suap pada proses PAW anggota DPR untuk Harun Masiku.
Menurut Maqdir, jika benar Hasto menerima amnesti, hal itu menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin kasus ini dipersepsikan sebagai upaya politisasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved