Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menganggap hasil survei yang menempatkan dirinya di jajaran kandidat calon wakil presiden sebagai bentuk apresiasi atas kinerjanya di BUMN dan PSSI. Erick menjadikan apresiasi tersebut sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik lagi ke depan.
"Tentu saya mengapresiasi hasil survei. Artinya kinerja kita dinilai baik dan justru itu membuat beban tersendiri supaya target-targetnya tetap baik, baik di BUMN maupun di sepak bola. Ini hal yang menjadi pemacu kita," ujar Erick di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/9).
Erick sendiri memiliki hubungan baik dengan seluruh bakal calon presiden, baik itu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, maupun Anies Baswedan.
Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi di Pertamina, Erick Thohir Janji Bersih-Bersih BUMN
Dengan Prabowo, Erick berkolaborasi dalam memberantas korupsi di Asabri. Saat ini, keduanya pun sedang fokus mendorong transformasi industri pertahanan Indonesia. Hal serupa pun ia lakukan saat membangun kawasan industri Batang dengan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, maupun membangun sistem moda transportasi yang terintegrasi di Jakarta bersama Anies Baswedan.
"Komunikasi saya dengan Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies sejak awal berlangsung baik dalam konteks pekerjaan, kita tidak bicara yang spesifik ke politik, silakan cek Pak Ganjar, masih baik hubungannya," ucap Erick.
Baca juga: Kapolri-Erick Thohir Bahas Persiapan Pengamanan Piala Dunia U-17
Erick juga mengapresiasi dukungan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulkas). Erick menyampaikan hubungannya dengan Zulhas sudah berlangsung lama dan sudah seperti sebuah keluarga.
"Dengan Pak Zulhas itu memang hubungannya sejak lama dan sangat baik, di mana keluarga kita juga bersahabat dan di situ lah mungkin dari Pak zulhas dan PAN sendiri punya komitmen," lanjut Erick.
Erick mengaku tak memiliki kapasitas berbicara soal pilpres mengingat hal itu merupakan keputusan dari partai koalisi. Erick menyampaikan penentuan capres dan cawapres mutlak menjadi keputusan partai koalisi.
"Saya serahkan saja kepada koalisi, mana yang terbaik, tetapi pada saat ini saya fokus dengan apa kerjaan yang saya rasa sudah ada di depan mata dan tentu berat, jadi kita fokus yang ada saja. Terlalu dini kalau bilang siap. Seperti yang saya sudah sampaikan, percayalah itu kayak lagunya Afgan, Kalau Jodoh Pasti Bertemu," tandasnya. (Z-11)
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved