Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menganggap hasil survei yang menempatkan dirinya di jajaran kandidat calon wakil presiden sebagai bentuk apresiasi atas kinerjanya di BUMN dan PSSI. Erick menjadikan apresiasi tersebut sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik lagi ke depan.
"Tentu saya mengapresiasi hasil survei. Artinya kinerja kita dinilai baik dan justru itu membuat beban tersendiri supaya target-targetnya tetap baik, baik di BUMN maupun di sepak bola. Ini hal yang menjadi pemacu kita," ujar Erick di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/9).
Erick sendiri memiliki hubungan baik dengan seluruh bakal calon presiden, baik itu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, maupun Anies Baswedan.
Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi di Pertamina, Erick Thohir Janji Bersih-Bersih BUMN
Dengan Prabowo, Erick berkolaborasi dalam memberantas korupsi di Asabri. Saat ini, keduanya pun sedang fokus mendorong transformasi industri pertahanan Indonesia. Hal serupa pun ia lakukan saat membangun kawasan industri Batang dengan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, maupun membangun sistem moda transportasi yang terintegrasi di Jakarta bersama Anies Baswedan.
"Komunikasi saya dengan Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies sejak awal berlangsung baik dalam konteks pekerjaan, kita tidak bicara yang spesifik ke politik, silakan cek Pak Ganjar, masih baik hubungannya," ucap Erick.
Baca juga: Kapolri-Erick Thohir Bahas Persiapan Pengamanan Piala Dunia U-17
Erick juga mengapresiasi dukungan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulkas). Erick menyampaikan hubungannya dengan Zulhas sudah berlangsung lama dan sudah seperti sebuah keluarga.
"Dengan Pak Zulhas itu memang hubungannya sejak lama dan sangat baik, di mana keluarga kita juga bersahabat dan di situ lah mungkin dari Pak zulhas dan PAN sendiri punya komitmen," lanjut Erick.
Erick mengaku tak memiliki kapasitas berbicara soal pilpres mengingat hal itu merupakan keputusan dari partai koalisi. Erick menyampaikan penentuan capres dan cawapres mutlak menjadi keputusan partai koalisi.
"Saya serahkan saja kepada koalisi, mana yang terbaik, tetapi pada saat ini saya fokus dengan apa kerjaan yang saya rasa sudah ada di depan mata dan tentu berat, jadi kita fokus yang ada saja. Terlalu dini kalau bilang siap. Seperti yang saya sudah sampaikan, percayalah itu kayak lagunya Afgan, Kalau Jodoh Pasti Bertemu," tandasnya. (Z-11)
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
MAJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan putusan soal gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (10/10)
Senator JD Vance, calon wakil presiden dari Donal Trump, berbicara tentang masa kecilnya dan mengkritik kebijakan Presiden Joe Biden.
JD Vance, yang dikenal melalui memoarnya yang laris "Hillbilly Elegy," telah memasuki dunia politik Amerika dengan sorotan yang mencengangkan sekaligus kontroversial.
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan calon wakil presiden dari Partai Republik, JD Vance adalah tiruan dari Donald Trump dalam berbagai isu.
PN Jakarta Pusat menolak gugatan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) terhadap Presiden Jokowi terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka, anak sulungnya, sebagai cawapres 2024.
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved