Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menilai bahwa partai politik turut bertanggung jawab dalam masa depan demokrasi Indonesia.
"Bagaimana partai politik punya kesadaran sama untuk tetap menjaga, merawat dan meningkatkan kualitas demokrasi kita agar menjadi stabil," ujar Saan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (20/9).
Menurut dia, dalam menjaga demokrasi, partai harus memahami ihwal yang dapat mencederai proses demokrasi. Ia menyebutkan money politic dan dinasti politik dapat merusak demokrasi di Tanah Air.
Baca juga: Netralitas ASN Jelang Pemilu Harus Jadi Perhatian
Sebagai pilar utama demokrasi, sambung dia, partai diibaratkan seperti sumber mata air. Menurutnya, seorang politisi yang mengemban jabatan eksekutif maupun legislatif berasal dari partai politik.
Saan pun meminta agar partai politik mampu menjaga kemurniannya sebagai tempat melahirkan para pemimpin. Dia berujar apabila ingin mendapatkan politisi yang bagus, maka partai politik yang menaunginya harus dalam kondisi baik.
"Sama kayak kita mau dapat aliran sungai bersih, maka sumber mata air harus dijaga agar tetap bersih," katanya.
Baca juga: Pemilu adalah Cara Berdemokrasi yang Modern
"Sumber mata air bersih saja saat mengalir bisa terkontaminasi, apalagi kalau sumbernya sudah kotor, sudah tidak bersih," tambah dia.
Untuk itu, ia menyarankan agar proses rekrutmen partai politik untuk jabatan publik harus dilakukan secara benar. Sebab, tak dapat dimungkiri pemimpin yang baik hanya bisa lahir melalui proses yang baik. (RO/S-3)
Menurut Guspardi, perlu dipahami bahwa DPR itu diisi oleh fraksi dari berbagai partai politik. Sementara itu untuk melakukan hak angket, menurutnya harus didukung oleh lebih 50% anggota DPR.
Perbedaan hasil penghitungan suara di formulir C1 dengan data yang masuk ke laman KPU melalui aplikasi Sirekap menimbulkan polemik dan hal ini dinilai perlu segera diselesaikan oleh KPU.
Meskipun Ketua KPU sudah membuat pernyataan secara terbuka terkait hal tersebut, namun perlu didorong adanya regulasi.
Kami juga mensinyalir berbagai informasi dari media massa, seperti daerah Garut, Boyolali, Sumatra Utara dan lain sebagainya tentang pelanggaran yang dilakukan oleh ASN.
Penyerahan sertifikat ini dilakukan karena masih banyak musala, masjid maupun madrasah berdiri di atas tanah wakaf.
Hingga kini DPR masih dalam masa reses kembali ke daerah pemilihan sehingga tidak memungkinkan DPR mengadakan rapat khusus untuk merencanakan revisi UU Pemilu imbas putusan MK.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved