Politik Uang Tidak Selalu Duit, Bisa Berupa Barang

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan politik uang tidak hanya larangan membagikan duit ke masyarakat. Memberikan barang dengan maksud tertentu juga tidak boleh.

"Yang disebut politik uang secara langsung  itu adalah bahwa apapun bentuknya, namanya saja politik uang, tapi, bentuknya boleh jadi apa saja," kata Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat (Dikpermas) KPK Wawan Wardiana di Jakarta, Jumat (15/9).

Wawan menjelaskan politik uang dilarang karena pemberian dari calon legislatif (caleg) disertai dengan maksud untuk membeli suaranya masyarakat pada hari pencoblosan. Anak muda juga kerap disogok agar suaranya bisa didapatkan.

Baca juga: KPK Tegaskan PAN Bagi-bagi Gocapan Masuk Politik Uang!

"Kalau anak-anak muda, milenial mungkin bukan berupa uang. Boleh jadi token listrik, mungkin kuota game, itu kan sama saja, bentuknya saja yang berubah," ucap Wawan.

Dia juga menjelaskan politik uang sudah dimulai  sejak saat ini. Masyarakat diharap bisa membedakan maksud pemberian dari caleg jika ditawarkan uang atau barang.

Baca juga: Bagi-Bagi Gocapan, Zulhas Dinilai Permalukan Penyelenggara Pemilu

"Dari sekarang kan sudah mulai. Lama-lama kan ke depan ujung-ujungnya ke situ juga. Nah, bentuknya boleh apa saja tidak harus uang," ujar Wawan

Souvenir boleh

Wawan juga menjelaskan pembagian souvenir saat caleg orasi boleh diambil. Sebab, maksudnya bukan membeli suara masyarakat. "Teman-teman di partai politik kan ada juga biaya sosialisasi. Kan seperti kita juga kalau mengundang masyarakat, sosialisasi, ada goodie bag dan lain-lain mungkin itu enggak masalah," ucap Wawan.

Dia menjelaskan orasi caleg pasti menggunakan dana. Pemberian uang jika dimaksudnya untuk ongkos transportasi pendukungnya pun dibolehkan.

"Misalkan, kita mengundang orang masa enggak dikasih makan. Kita ngundang orang 'oh saya enggak ada ongkos pak ke sini' dikasih, seperti itu kan," kata Wawan. (Z-3)