Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh pejabat memastikan dana stunting tidak menjadi ladang rasuah. Uang itu dikeluarkan pemerintah untuk menjamin kesehatan anak.
"Korupsi dalam penanganan anak-anak yang kurang gizi tolong menjadi perhatian kepala daerah, jangan sampai anggaran mengentaskan stunting dikorupsi," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melalui keterangan tertulis, Jumat (15/9).
Alex menjelaskan dana stunting digelontorkan untuk membantu keluarga kurang mampu agar memastikan ibu hamil mendapatkan gizi cukup bagi calon anaknya. Tindakan korup dinilai membahayakan masa depan generasi penerus bangsa.
Baca juga: KPK Ingatkan Pj Kepala Daerah: Berintegritas Atau Kami Panggil!
"Dampaknya jangka panjang. Kita harus pastikan anak kita tumbuh sehat, dan anggaran harus ada untuk membantu anak-anak tumbuh dengan baik," ucap Alex.
Dia juga meminta seluruh pejabat tidak mencuri dana bantuan pendidikan anak. Menurut Alex, seluruh masyarakat Indonesia wajib mendapatkan kepastian untuk mendapatkan gizi dan edukasi yang cukup.
Baca juga: KPK Tegaskan PAN Bagi-bagi Gocapan Masuk Politik Uang!
"Ketika tumbuh besar anak butuh pendidikan, kita (harus) pastikan memberikan pendidikan yang baik terutama untuk keluarga yang miskin," ujar Alex.
Menurut Alex, korupsi dana stunting dan pendidikan anak membuat masalah kemiskinan tak kunjung mereda. Upaya pemerintah juga menjadi sia-sia.
"Kenapa prioritasnya kepada orang miskin, yang sudah sejahtera negara tidak terlalu banyak ikut campur," tegas Alex. (Z-3)
Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.
WACANA pemotongan gaji menteri dan DPR untuk merespons tekanan ekonomi global dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia, kata Agus Pambagio
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Pengamat hukum mengkritik KPK atas pengalihan penahanan Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah. Kebijakan ini dinilai tidak transparan dan memicu dugaan perlakuan khusus.
DIREKTUR Eksekutif Lingkar Madani (LiMA), Ray Rangkuti, mengkritik kebijakan KPK yang memberikan status tahanan rumah kepada tersangka kasus korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas.
Ketua Exponen 08, M. Damar meminta agar Dewan Pengawas KPK atau pihak berwenang lainnya segera memeriksa pejabat KPK yang mengizinkan Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah.
KPK menjamin pengalihan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah tidak akan mengganggu jalannya proses hukum kasus korupsi kuota haji 2024
JURU Bicara KPK Budi Prasetyo perubahan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dari Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan rumah bersifat sementara
ICW mendesak Dewas KPK memeriksa pimpinan lembaga antirasuah itu setelah mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari tahanan rutan jadi tahanan rumah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved