Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh pejabat memastikan dana stunting tidak menjadi ladang rasuah. Uang itu dikeluarkan pemerintah untuk menjamin kesehatan anak.
"Korupsi dalam penanganan anak-anak yang kurang gizi tolong menjadi perhatian kepala daerah, jangan sampai anggaran mengentaskan stunting dikorupsi," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melalui keterangan tertulis, Jumat (15/9).
Alex menjelaskan dana stunting digelontorkan untuk membantu keluarga kurang mampu agar memastikan ibu hamil mendapatkan gizi cukup bagi calon anaknya. Tindakan korup dinilai membahayakan masa depan generasi penerus bangsa.
Baca juga: KPK Ingatkan Pj Kepala Daerah: Berintegritas Atau Kami Panggil!
"Dampaknya jangka panjang. Kita harus pastikan anak kita tumbuh sehat, dan anggaran harus ada untuk membantu anak-anak tumbuh dengan baik," ucap Alex.
Dia juga meminta seluruh pejabat tidak mencuri dana bantuan pendidikan anak. Menurut Alex, seluruh masyarakat Indonesia wajib mendapatkan kepastian untuk mendapatkan gizi dan edukasi yang cukup.
Baca juga: KPK Tegaskan PAN Bagi-bagi Gocapan Masuk Politik Uang!
"Ketika tumbuh besar anak butuh pendidikan, kita (harus) pastikan memberikan pendidikan yang baik terutama untuk keluarga yang miskin," ujar Alex.
Menurut Alex, korupsi dana stunting dan pendidikan anak membuat masalah kemiskinan tak kunjung mereda. Upaya pemerintah juga menjadi sia-sia.
"Kenapa prioritasnya kepada orang miskin, yang sudah sejahtera negara tidak terlalu banyak ikut campur," tegas Alex. (Z-3)
TAHUN baru menumbuhkan harapan baru bagi bangsa ini. Kali ini, harapan baru eliminasi korupsi mulai berembus dari Senayan (Editorial Media Indonesia, 16/1/2026).
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, bukanlah hal yang mengejutkan.
PROSES pemeriksaan terhadap Bupati Pati setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dialihkan lokasinya ke Polres Kudus.
KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Pati Sudewo (SDW), Kades Karangrowo Abdul Suyono (YON), Kades Arumanis Sumarjion (JION), dan Kades Sukorukun Karjan (JAN).
Kasus ini bermula ketika KPK melakukan OTT ketiga di tahun 2026 di Kabupaten Pati pada 19 Januari lalu yang menangkap Sudewo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Ahmad Husein, salah satu tokoh pengunjuk rasa di Kabupaten Pati.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved