Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh pejabat memastikan dana stunting tidak menjadi ladang rasuah. Uang itu dikeluarkan pemerintah untuk menjamin kesehatan anak.
"Korupsi dalam penanganan anak-anak yang kurang gizi tolong menjadi perhatian kepala daerah, jangan sampai anggaran mengentaskan stunting dikorupsi," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melalui keterangan tertulis, Jumat (15/9).
Alex menjelaskan dana stunting digelontorkan untuk membantu keluarga kurang mampu agar memastikan ibu hamil mendapatkan gizi cukup bagi calon anaknya. Tindakan korup dinilai membahayakan masa depan generasi penerus bangsa.
Baca juga: KPK Ingatkan Pj Kepala Daerah: Berintegritas Atau Kami Panggil!
"Dampaknya jangka panjang. Kita harus pastikan anak kita tumbuh sehat, dan anggaran harus ada untuk membantu anak-anak tumbuh dengan baik," ucap Alex.
Dia juga meminta seluruh pejabat tidak mencuri dana bantuan pendidikan anak. Menurut Alex, seluruh masyarakat Indonesia wajib mendapatkan kepastian untuk mendapatkan gizi dan edukasi yang cukup.
Baca juga: KPK Tegaskan PAN Bagi-bagi Gocapan Masuk Politik Uang!
"Ketika tumbuh besar anak butuh pendidikan, kita (harus) pastikan memberikan pendidikan yang baik terutama untuk keluarga yang miskin," ujar Alex.
Menurut Alex, korupsi dana stunting dan pendidikan anak membuat masalah kemiskinan tak kunjung mereda. Upaya pemerintah juga menjadi sia-sia.
"Kenapa prioritasnya kepada orang miskin, yang sudah sejahtera negara tidak terlalu banyak ikut campur," tegas Alex. (Z-3)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Benarkah hukum masih dijadikan alat pemukul dan sarana penindas? Betulkah ada yang meng-order Kejagung untuk menerungku Tom?
Dalam kasus ini mantan Kepala Ruangan Covid-19 RSUD Palabuhanratu berinisial HC sudah ditetapkan sebagai tersangka
Modus yang digunakan ketiga pelaku yaitu melakukan transaksi pembelanjaan fiktif pada sektor agribisnis
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Maukah KPK mengoptimalkan momentum ini untuk meninggalkan legacy yang baik?
KPK telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City.
Strategi penanggulangan korupsi dimulai dari memupuk nilai integritas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved