Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOALISI Indonesia Maju (KIM) mengusulkan agar anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) khususnya untuk putaran kedua tetap ada.
“PAN mengusulkan agar tetap ada dana KPU untuk putaran kedua, hal ini untuk mengantisipasi seandainya ada putaran kedua sehingga tidak ada alasan lagi dari sisi logistik dan finansial menjadi faktor penghambat,” terang Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi kepada Media Indonesia, Rabu (13/9).
Viva Yoga menyarankan agar penyelenggara pemilu maupun DPR RI perlu merumuskan kembali agar dana KPU itu juga termasuk untuk biayai pilpres ke putaran kedua.
Baca juga: Peta Koalisi Pemilu 2024 belum Bisa Diprediksi
“Kalau tidak jadi putaran dua ya tinggal masuk ke kas negara lagi. Agar tak terjadi konflik terkait anggaran pemilu,” tandasnya.
Komisi II DPR RI telah menyetujui pagu anggaran bagi Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu) untuk penyelenggaraan Pemilu Presiden 2024. Adapun, pagu anggaran sebesar Rp28,3 triliun untuk KPU dan Bawaslu hanya Rp11,6 triliun. Namun, jumlah tersebut hanya untuk satu putaran saja. (Ykb/Z-7)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menilai usulan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD layak dipertimbangkan.
Keterbukaan PAN terhadap berbagai opsi pembenahan sistem pemilu bertujuan agar representasi masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik.
Ahmad Najib memberikan perhatian khusus pada pesatnya perkembangan teknologi informasi
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjelaskan soal nasib Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI.
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menyerukan kehati-hatian pemerintah dalam memberikan bantuan kepada Ponpes Al Khoziny yang baru-baru ini tertimpa musibah.
Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengatakan permintaan penghentian gaji itu disampaikan ke Sekretariat Jenderal DPR RI termasuk Kementerian Keuangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved