Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KOALISI Indonesia Maju (KIM) mengusulkan agar anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) khususnya untuk putaran kedua tetap ada.
“PAN mengusulkan agar tetap ada dana KPU untuk putaran kedua, hal ini untuk mengantisipasi seandainya ada putaran kedua sehingga tidak ada alasan lagi dari sisi logistik dan finansial menjadi faktor penghambat,” terang Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi kepada Media Indonesia, Rabu (13/9).
Viva Yoga menyarankan agar penyelenggara pemilu maupun DPR RI perlu merumuskan kembali agar dana KPU itu juga termasuk untuk biayai pilpres ke putaran kedua.
Baca juga: Peta Koalisi Pemilu 2024 belum Bisa Diprediksi
“Kalau tidak jadi putaran dua ya tinggal masuk ke kas negara lagi. Agar tak terjadi konflik terkait anggaran pemilu,” tandasnya.
Komisi II DPR RI telah menyetujui pagu anggaran bagi Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu) untuk penyelenggaraan Pemilu Presiden 2024. Adapun, pagu anggaran sebesar Rp28,3 triliun untuk KPU dan Bawaslu hanya Rp11,6 triliun. Namun, jumlah tersebut hanya untuk satu putaran saja. (Ykb/Z-7)
Putusan MK soal kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi Pilkada, pembentuk UU dapat segera merevisi UU Pilkada.
MK mengatakan selama ini terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada.
Titi Anggraini mengatakan putusan tersebut telah menegaskan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
DPW PANÂ Sulawesi Barat menggelar aksi sosial berupa pembagian paket sembako kepada masyarakat dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia.
Sikap PDIP yang memutuskan menjadi penyeimbang pemerintah perlu didukung.
Sikap tersebut dinilai bentuk objektivitas yang perlu ditegakkan. Apabila ada koreksi untuk pemerintah, maka PDI Perjuangan bisa memainkan perannya.
Eddy mengatakan biasanya anggota DPR, DPRD provinsi, serta kabupaten/kota dapat bekerja secara tandem untuk sukses di pemilu serentak
Wildan juga mengalami pemerasan hingga Rp500 juta untuk membiayai pesta seniornya.
ANGGOTA Komisi IV DPR, Ajbar Abdul Kadir, memastikan mencapai target yang disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved