Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
BAKAL calon presiden Anies Rasyid Baswedan berjanji akan melakukan perombakan regulasi untuk meningkatkan kesejahteraan kaum buruh dan pekerja. Anies menyadari bahwa kesejahteraan buruh/pekerja sangat berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang didambakan masyarakat dan dunia usaha.
Namun Anies mengingatkan untuk melakukan perubahan dirinya dan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memerlukan wewenang.
"Untuk itu, saya ucapkan terima kasih atas amanat yang diberikan kaum buruh. Ini amanat yang berat," kata Anies usai menerima deklarasi dukungan kaum buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Selasa (12/9).
Baca juga: Forum Buruh Bekasi Minta Pemberantasan Korupsi Jangan Jadi Alat Politik
Sementara bakal cawapres Muhaimin Iskandar meyakinkan komitmen pasangan Anies - Cak Imin untuk melakukan perubahan dan perbaikan di Indonesia.
"Kalau pasangan Amin menang, insyaallah perjuangan buruh terwujud," tegasnya.
Baca juga: Bawaslu Bakal Layangkan Surat Berbentuk Imbauan Buntut Kemuncukan Ganjar di Tayangan Azan
Komitmen Deklarasi dukungan kepada pasangan Anies - Cak Imin disampaikan usai KSPSI menggelar Rakernas II KSPSI Diperluas yang dilaksanakan sejak Senin (11/9) kemarin. Beny Sudrajat, Ketua OC Rakernas II KSPSI dalam laporannya menyampaikan, Rakernas memutuskan untuk mengesahkan Anies R. Baswedan sebagai Capres RI dan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres 2024-2029.
"Menginstruksikan kepada seluruh jajaran dan anggota KSPSI untuk memilih dan memenangkan pasangan Anies- Cak Amien," tegas Benny.
Sementara Sekjen KSPSI Arif Minardi menilai, hasil Rakernas II KSPSI Diperluas sebagai sejarah karena baru saat ini kaum buruh menentukan Capres-Cawapresnya.
KSPSI berharap Anies dan Cak Imin mencabut UU sapu jagat ketenagakerjaan. KSPI menegaskan perombakan regulasi yang diperlukan adalah UU Pengupahan.
"Hapus regulasi yang membatasi kenaikan upah pekerja," tegas Arif.
Terkait rendahnya tingkat pendidikan pekerja yang berkorelasi dengan produktivitas pekerja, KSPSI berharap adanya alokasi dana APBN dan APBD untuk meningkatkan kompetensi pekerja.
Ketua Umum KSPSI Moh. Jumhur Hidayat tidak meragukan komitmen pasangan Anies - Cak Imin dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja.
"Anies menaikkan gaji buruh di Jakarta sangat tinggi, sementara Cak Imin meratifikasi konvensi ILO tentang buruh migran saat jadi Menaker," ungkapnya. (Z-7)
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus anak yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan yang dinilai sepele namun berujung tragis.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
Penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota tidak mengacu pada rekomendasi resmi bupati dan wali kota sebagaimana diatur dalam Pasal 35I Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Hingga Senin (5/1), pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi terkait pengaktifan kembali BSU di tahun anggaran 2026.
Publik menunggu konsistensi dan komitmen seorang gubernur yang dinilai memiliki kredibilitas dan integritas
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mempertahankan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta yang telah ditetapkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved