Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengakui bertemu dengan calon presiden (presiden) dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, beberapa waktu lalu.
Meski demikian Mahfud menampik pertemuan itu untuk mengajak dirinya menjadi bakal calon wakil presiden berpasangan dengan Ganjar.
"Apa ya ngobrol-ngobrol ringan saja. Bicara soal, dia kan teman ya. Dulu kan waktu di DPR itu kami sering berdiskusi tentang pemberantasan korupsi, nostalgia ajalah. Makan-makan cuma gitu saja," ujar Mahfud pada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/9).
Baca juga : Ganjar Tampil di Azan TV, Komisi II: Bentuk Kampanye
Saat ditanya soal kemungkinan dirinya menjadi calon wakil presiden, Mahfud mengatakan keputusan itu ada pada pimpinan partai yakni Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Megawati, ujar Mahfud, punya pertimbangan serta acuan hasil survei terkait sosok yang akan mendampingi Ganjar.
Baca juga : Desakan Sanksi untuk Stasiun TV Tayangkan Azan Bersama Ganjar
"Enggak, enggak. Kita tahu bahwa keputusan itu ada di pimpinan partai dan pimpinan partai sudah punya pertimbangan dan ukuran sendiri. Oleh sebab itu, kita enggak bicara soal capres, cawapres," tutur Mahfud.
"Bu Megawati itu punya sumber-sumber, sudah kayak survei terbuka disiarkan orang, maupun survei sendiri itu sudah punya," tegasnya.
PDI Perjuangan, imbuh Mahfud, sudah paham mengenai hasil survei yang akan dijadikan acuan. Selain itu, imbuh dia, tidak perlu menyampaikan siapa sosok yang bagus atau tidak untuk cawapres pendamping Ganjar.
"Kita enggak perlu menyampaikan ini bagus, ini tidak, saya kira partai-partai sudah tahu sehingga kita bicara bagaimana Indonesia yang baik," terang Mahfud.
Ia berharap akan ada sosok terbaik yang akan diusulkan. Sosok yang menurutnya baik bagi bangsa Indonesia. Dalam pertemuan dengan Ganjar, Mahfud mengatakan situasi perpolitikan turut dibahas.
"Mudah-mudahan Tuhan memberi yang terbaik bagi Indonesia, bukan terbaik bagi orang yang ingin," ucapnya.
Saat ditanya intensitas pertemuan dengan Megawati, Mahfud menjelaskan dirinya dan Ketua Umum PDIP itu sering bertemu. Sebab, sebelum menjadi Menko, Mahfud pernah menjabat di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah.
"Sejak zaman BPIP saya bersama Bu Megawati hampir setiap saat ya. Saya kan alumni BPIP. Sering ketemu Bu Megawati. Baru-baru dalam waktu belum lama ini juga bertemu itu agak lama, tapi kita enggak bicara soal pilpres lah. krn saya tahu itu bukan domain saya," tegas Mahfud. (Z-5)
Ia yakin akan muncul generasi mendatang seperti Kwik Kian Gie
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Putusan MKMK, terutama yang menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK, telah merobohkan legitimasi Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024.
Sepanjang tidak ada perubahan peraturan undang-undang terkait syarat pencalonan, tiga pasangan bacapres-bacawapres yang sudah mendaftar ke Kantor KPU RI tidak akan berubah.
Andrew menerangkan kepemimpinan kuantum merupakan konsep kepemimpinan yang mengadopsi prinsip-prinsip fisika kuantum dalam konteks manajemen dan kepemimpinan organisasi
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun mengaku kalau ada tindakan tegas terhadap Gibran muncul narasi dizalimi.
PDIP dinilai tersandera kehilangan pemilih, bila bersikap keras kepada Presiden Joko Widodo, menyusul belum adanya sikap terkait Gibran Rakabuming Raka.
Sejumlah warga akan menggugat KPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (30/10), karena menerima pendaftaran bacawapres yang diduga bertentangan dengan PKPU.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved