Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta sembilan penjabat (pj) Gubernur yang baru dilantik menjaga netralitas menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Saya minta di tahun politik mengambil posisi netral, tidak dalam posisi politik praktis, tapi politik membangun daerah masing-masing. Itu terpenting," kata Tito di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (5/9).
Tito mengingatkan agar para pj memanfaatkan kepercayaan negara dan pemerintah pusat atas penunjukan itu. Mereka mesti menjalankan roda pemerintahan karena mengisi kekosongan gubernur yang masa jabatannya sudah habis.
Baca juga: Mendagri Lantik 9 Pj Gubernur
"Pj yang baru banyak minta masukan ke pejabat lama. Hal positif dari pejabat lama diteruskan, kalau ada yang kurang lakukan koreksi dan perbaikan," ujar eks Kapolri itu.
Selain itu, Tito mengimbau para pj baru menjalin hubungan baik dengan eks gubernur. Supaya seluruh pj semakin cepat memahami dinamika di daerah masing-masing.
Baca juga: Presiden Tunjuk Bey Machmudin Sebagai Pj Gubernur Jabar
"Pelantikan sudah selesai dan ini menandai bapak-bapak resmi menjadi kepala daerah pimpinan sipil tertinggi daerah yang sangat menentukan ke depan," papar dia.
Tito turut menyampaikan terima kasih serta apresiasi kepada gubernur sebelumnya. Dia yakin segala kontribusi dan capaian mereka selama ini bermanfaat bagi masyarakat.
"Serta semua pihak mendukung pejabat lama dan penjabat baru agar dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya meski dinamika selalu ada," ucap dia.
Tito seharusnya melantik 10 penjabat Gubernur. Namun pj Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Gita Ariadi belum dilantik. Sebab, masa jabatan Gubernur NTB Zulkieflimansyah baru habis pada 19 September 2023.
"Jadi akan menyusul sendirian. Sekarang sembilan (pj gubernur yang dilantik)," kata Tito.
Tito mengatakan hari ini sembilan pj gubernur dilantik lebih dulu. Mereka ialah Pj Gubernur Sumatra Utara Hassanudin, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, dan Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.
Kemudian Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake, Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi, serta Pj Gubernur Kalimantan Barat Harrison Azroi. Terakhir, Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun.
"Ini pergantian pemimpin daerah yang sangat penting dan strategis," papar Tito.
Tito menyebut seluruh wilayah tersebut memiliki keunikan, keunggulan, dan potensi masing-masing. Seluruh pj gubernur diharapkan lihai melihat hal tersebut sehingga pembangunan di daerah semakin maksimal. (Z-3)
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut ratusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merugi dan dalam kondisi tidak sehat karena diisi oleh orang titipan yang tidak profesional.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua dinilai sebagai preseden buruk dalam komunikasi politik kabinet.
Mendagri mengaku mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar menghidupkan industri hospitality.
Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengaku kasihan dengan Presiden Prabowo Subianto yang kerap turun tangan selesaikan polemik para menterinya
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Aksi unjuk rasa Demo Pati Jilid II yang dijadwalkan pada 25 Agustus 2025. Mendagri Tito mengingatkan Bupati Pati Sudewo agar menjalin komunikasi santung dengan masyarakat
Tito mengatakan 15 daerah sudah membuat aturan terkait kenaikan pajak tersebut pada 2022, 2023 dan 2024, sedangkan lima daerah lainnya baru menerapkan aturan tersebut pada 2025.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi aksi demonstrasi warga Pati yang menuntut Bupati Pati Sudewo dari jabatannya.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) dapat dilakukan dengan cara tidak langsung, alias dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved