Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KETUA DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan partai politik pengusung dan pendukung bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo akan bertemu di DPP PDI Perjuangan pada Senin (5/9), untuk membahas kriteria bakal calon wakil presiden (cawapres).
“Namanya politik, tidak mungkin tidak disinggung dalam rapat (terkait cawapres). Bisa saja melihat kriteria (cawapres),” kata Baidowi atau Awiek sapaan karib Achmad Baidowi kepada media di Jakarta, Minggu (3/9).
Namun, dia mengatakan meskipun membahas kriteria cawapres, belum tentu pertemuan tersebut mengambil keputusan sosok yang akan mendampingi Ganjar di kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
Baca juga : Sahabat Ganjar Dorong Pelestarian Kuliner Khas Jawa Barat
Menurut dia, empat parpol koalisi akan hadir dalam pertemuan tersebut yaitu PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Awiek menilai pertemuan tersebut penting karena semakin membuat konkritlangkah pemenangan Ganjar di Pilpres 2024.
Baca juga : PDIP Tunggu Arahan Megawati Soal Cawapres Ganjar
“Besok agendanya adalah pemantapan pemenangan Ganjar dan membahas situasi politik terkini. Hal ini semakin membuat konkrit langkah pemenangan Ganjar Pranowo,” ujarnya.
Menurut dia, pertemuan parpol koalisi tersebut akan membahas semua dinamika politik nasional, termasuk langkah PKB yang berkoalisi dengan Partai NasDem dan PKS serta mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (ANT/Z-8)
Ada keinginan dari para kader PDIP agar Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai sekjen.
Kasus Hasto justru menjadi bagian dari pembelajaran politik.
Menurutnya, pemberian amnesti bukan sekadar tindakan hukum, tetapi adalah keputusan politik yang menunjukkan adanya visi jangka panjang dalam menjaga kohesi sosial dan demokrasi.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan arah sikap politik partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bukan oposisi, bukan pula bagian dari koalisi kekuasaan,
PDIP adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai penyeimbang
Megawati menegaskan bahwa partainya tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi maupun bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Arwani menjelaskan hal tersebut layak dilakukan karena Surya Dharma Ali merupakan sosok berpengaruh yang sangat dihargai di kalangan internal PPP.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Jokowi menilai PPP memiliki lebih banyak calon ketua umum menjelang Muktamar yang akan digelar pada September mendatang
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Muktamar kali ini harus menjadi kesempatan emas bagi PPP untuk membesarkan partai dengan memilih sosok ketua umum yang tepat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved