Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
BAKAL Calon Presiden (Bacapres) Prabowo Subianto dinyatakan mendapatkan ‘Jokowi Effect’ yang membuat elektabilitasnya kian tinggi jelang Pilpres 2024.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN), Gema Nusantara Bakry membeberkan banyaknya pemilih PDIP yang pada akhirnya melabuhkan dukungannya kepada Capres Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu lantaran dipicu adanya Jokowi Effect.
Ia menambahkan, setidaknya Jokowi Effect memang berpengaruh sangat signifikan terhadap elektoral Prabowo pada Pilpres 2024. Lantas, Gema juga merinci setidaknya ada tiga faktor pemilih PDIP beralih dukungan kepada Prabowo.
Baca juga : Koalisi Indonesia Maju Yakin Penentuan Cawapres akan Mudah
“Pertama, Jokowi Effect, di mana banyak pemilih PDIP yang mengikuti pilihan politik Presiden Jokowi,” kata Gema dalam keterangannya, Minggu (3/9).
Baca juga : Koalisi Indonesia Maju: Cawapres akan Ditentukan Prabowo
Tak cukup sampai disitu, faktor berikutnya adalah mayoritas kader PDIP, tidak menerima pencalonan Ganjar Pranowo sebagai capres dari partai berlambang banteng tersebut. Hal itu diyakini mempengaruhi elektabilitas Ganjar yang selalu ada di bawah Prabowo.
“Kedua, pemilihan Ganjar sebagai capres tidak diterima oleh sebagian kader PDI Perjuangan,” ujar Gema.
Terakhir, Gema juga menilai kepemimpinan Megawati Soekarnoputri yang terlihat kaku dan kurang egaliter di mata para kader PDIP. Sikap Megawati yang seperti itu, menurut Gema, menjadi salah satu faktor kuat banyaknya kader PDIP yang beralih dukungan mendukung Prabowo jelang Pilpres 2024.
“Ketiga, gaya kepemimpinan Megawati yang kaku dan kurang egaliter, membuat rasa kurang nyaman sebagian elit dan kader PDI Perjuangan,” pungkas Gema.
Berdasarkan survei yang diselenggarakan LSN periode 14 – 24 Agustus 2023, pemilih PDIP yang memilih Prabowo terus bertumbuh. Terhitung dari mulai bulan Maret 2023, pemilih PDIP mulanya yang mendukung Prabowo ada di angka 25,7 persen, kemudian angka itu melonjak menjadi 32,5 persen pada Juni 2023, lalu menguat di angka 38,8 persen pada Juli 2023 dan puncaknya pada Agustus 2023 dimana pemilih PDIP yang melabuhkan dukungannya pada Prabowo ada di angka 39,1 persen.
Sebaliknya, konstituen PDIP yang memilih Ganjar cenderung terus mengalami penurunan. Pada bulan Maret 2023, pemilih PDIP yang memilih Gubernur Jawa Tengah itu masih ada di angka 50,2 persen, kemudian merosot ke angka 48,1 persen pada Juni 2023, lalu tergelincir ke angka 45,3 persen pada Juli 2023 dan menurun lagi ke angka 45,2 persen pada Agustus 2023. (Z-8)
Presiden Prabowo Subianto menuturkan dirinya tidak menaruh dendam pada Anies Baswedan, orang yang menjadi pesaingnya dalam pemilihan presiden di 2024.
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Presiden Prabowo Subianto dan Raja Charles III menunjukkan sisi hangat diplomasi internasional saat berdiskusi soal konservasi lingkungan sambil menikmati secangkir teh hangat
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved