Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
DARI berbagai survei yang dilakukan oleh lembaga survei politik, nama Muhaimin Iskandar belum menunjukkan perbaikan elektabilitas.
Bahkan ketika Lembaga Survei Indonesia (LSI) membuat survei politik, nama Ketua Umum Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak masuk dalam salah satu kandidat yang pantas mendampingi Prabowo Subianto.
Bahkan ketika LSI simulasi capres cawapres dengan menyandingkan Prabowo Subianto dengan Muhaimin Iskandar, elektabilitas pasangan ini kalah telak (32,9 %) dengan Ganjar Pranowo-Erick Thohir (38,9%). Nama Muhaimin Iskandar yang dipasangkan Anies Baswedan dengan elektabilitas hanya meraih 2,6%.
Baca juga: Nama Erick Thohir Terus Menguat Sebagai Cawapres Prabowo
Dalam keterangan pers, Jumat (1/9), Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengakui kinerja Muhaimin Iskandar cukup berhasil membesarkan PKB.
Nama Cak Imin 'Tak Menjual'
Namun Ari tidak mengetahui secara pasti kenapa nama Cak Imin ini tidak ‘menjual’ di berbagai survei yang telah dikeluarkan lembaga survei politik terkemuka di Indonesia.
Ari menduga tidak naiknya elektabilitas Cak Imin di berbagai survei lantaran banyaknya tokoh yang berasal dari Nahdlatul Ulama (NU) yang cukup populer di masyarakat.
PBNU Tak Ingin Berpolitik Praktis
Dugaan Ari lainnya adalah posisi tarik menarik antara PKB dan Nahdlatul Ulama (NU). Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan bahwa PBNU tak ingin berpolitik praktis dan membebaskan warga NU untuk memilih pilihannya juga turut mempersulit elektabilitas Cak Imin.
“Apa lagi NU kultural yang berasal dari Gusdurian yang masih merekam betul manuver Cak Imin terhadap Gus Dur. Luka politik ini sulit untuk diobati," jelas Ari.
"Dalam politik di Indonesia khususnya di kalangan Nahdliyin pengkhianatan akan selalu menjadi catatan tersendiri Sehinga ‘cacat’ politik ini turut mempersulit naiknya elektabilitas Cak Imin," paparnya.
"Berbagai catatan negatif seperti dugaan kasus kardus durian juga turut memperberat elektabilitas Cak Imin. Modal utama untuk meningkatkan elektabilitas adalah sosok yang disukai dan terhindar dari catatan negatif,” terang Ari.
Baca juga: PKB Sambut Baik Anies-Cak Imin, Singgung Soal Martabat Partai
Saat ini menurut Ari, sebagai pengusung Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), Cak Imim masih memiliki hak politik di poros Prabowo. Khususnya untuk menjadikan Cak Imin sebagai cawapres Prabowo.
Ari menduga saat ini Cak Imin tengah bermain untuk mencari keuntungan. Apakah keuntungan tersebut berada di koalisi Prabowo atau di kandidat lainnya.
Menurut Ari, penentuan posisi cawapres tidak semata-mata karena faktor elektroral. Faktor elektabilitas hanya salah satu faktor untuk memenangi pilpres 2024.
“Penentuan capres cawapres untuk dapat memenangi pilpres mendatang ditentukan oleh chemistry, saling melengkapi, logistik. Sehingga untuk dapat memenangi capres dan cawapres harus dilihat secara utuh," jelasnya.
"Tidak sekadar elektroral sosok semata. Saat ini banyak pernyataan dari elit PKB yang menagih kepastian Cak Imin sebagai cawapres Prabowo. Sekarang posisinya call terharap itu sangat tinggi,” ungkap Ari.
Masuknya Golkar, PAN dan Partai Bulan Bintang di poros Prabowo dinilai Ari mengurangi daya tawar Cak Imin menjadi cawapres di KKIR. Sebelum masuknya PAN dan Golkar di KKIR,
Baca juga: Pengamat: Akan Jadi Rebutan, Erick Dipastikan Tegak Lurus ke Jokowi
Gerindra sangat tergantung kepada PKB. Karena untuk dapat mengusung Prabowo menjadi capres, Gerindra harus berkoalisi dengan parpol lain. Namun kini setelah Golkar dan PAN bergabung, Ari melihat posisi PKB sangat terjepit di KKIR.
Dahulu ketika KKIR masih terdiri dari dua partai saja, permintaan PKB untuk menjadikan Cak Imin menjadi cawapres Prabowo tidak direspons dengan jelas.
"Apa lagi saat ini ketika PAN bergabung degan KKIR dan mengajukan Erick Thohir yang memiliki elektabilitas tertinggi sebagai cawapres," jelasnya.
"Bahkan nama Erick pas dipasangkan baik dengan Prabowo maupun Ganjar. Dengan posisi yang semakin lemah tersebut, menurut Ari saat ini peluang PKB hanya mencari ‘kopensasi’ yang bisa didapatkan ketika Cak Imin tidak menjadi cawapres Prabowo.
“Adanya Golkar dan PAN di KKIR membuat ruang negosiasi PKB untuk mengusung Cak Imin sebagai Cawapres Prabowo semakin sempit. Cawapres yang diusung Golkar dan PAN justru memiliki ruang yang lebih besar," ujar Ari.
Baca juga: Pengamat Politik Sebut Wacana Duet Anies-Cak Imin sebagai All Jokowi’s Men
"Jika kopensasi tidak didapatkan ada kemungkinan PKB membuka peluang tawaran bergabung dengan poros lainnya. Pertimbangannya pragmatis saja," ucap Ari.
"Yaitu untuk kepentingan PKB terlebih dahulu. Apa yang didapat PKB ketika bersama Prabowo atau bersama yang lainya. Ketika tak mendapatkan posisi cawapres, apakah PKB bisa memiliki ekspansi kekuatan politik yang lebih besar lagi. Jika tidak maka besar kemungkinan PKB hengkang dari KKIR,” kata Ari. (RO/S-4)
Sejak berhasil mendapatkan pendanaan Seri A tahun 2022 lalu, Populix mengaku berupaya memperluas akses masyarakat terhadap riset.
Menteri Agama Nasaruddin Umar dinyatakan terbaik karena dianggap berhasil menurunkan ongkos naik haji.
Kemenangan tersebut merupakan kemenangan bersama. termasuk dua paslon lain yang terlibat pada kontestasi Pilkada Serentak 2024.
PASANGAN M Toha-Rohman mengalami peningkatan elektabilitas di Pilkada Musi Banyuasin berdasarkan survei FIXPOLL Indonesia.
KE manakah 'berlabuh' suara pendukung Anies Baswedan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta? Kiranya jawabannya bukan 'golput' atau tidak menggunakan hak pilih.
Digitalisasi tersebut, menurut Hanta, yang dapat menjadi salah satu penyebab mengapa Persepi tidak mampu memeriksa maupun memverifikasi dua set data yang diberikan oleh Poltracking.
KPK membuka peluang memanggil tiga mantan Menaker sekaligus politikus PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah dalam kasus dugaan pemerasan TKA
Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.
Total pemerasan dalam kasus ini menyentuh Rp53 miliar. Namun, kata Budi, angka itu baru terdeteksi dari 2019. KPK menduga permainan kotor itu terjadi dari 2012.
KPK diminta memeriksa tiga mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yakni Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah terkait dugaan korupsi di Kemenaker
MENTERI Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, hadir dalam pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan.
Cak Imin menegaskan bahwa kunjungan ini membawa misi penting, antara lain memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan Vatikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved