Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI BUMN Erick Thohir dinilai sebagai sosok yang sangat dipertimbangkan menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) untuk mendampingi Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Direktur Eksekutif Komunikonten Hariqo Wibawa Satria mengatakan selain kinerja, faktor elektabilitas dan logistik dapat mengantarkan Erick Thohir menjadi Cawapres.
"Tentu menjadi satu pertimbangan (logistik dan elektabilitas) kan di samping menjadi lebih banyak muncul di media karena dia juga menjabat ketua PSSI, BUMN," kata Hariqo.
Baca juga : Presiden PKS Ingatkan MK terkait Uji Materi Usia Capres-Cawapres
Dalam sejumlah survei Erick memiliki elektabilitas tertinggi sebagai cawapres. Erick Thohir mampu mengalahkan nama-nama tenar lainnya.
Hasil survei Voxpol Center periode 24 Juli hingga 2 Agustus 2023 menempatkan Erick di puncak elektabilitas dengan torehan suara sebesar 34,3 persen. Jumlah tersebut mengungguli Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di posisi kedua dengan 30,3 persen dan Khofifah Indra Parawansa dengan 15,3 persen.
Baca juga : PDIP Sebut Prabowo Jalankan Politik Adu Domba dengan Membajak Budiman Sudjatmiko
Hasil senada juga dikeluarkan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada periode 1-8 Juli 2023. Anggota Kehormatan Banser NU itu sukses menempati peringkat pertama dengan raihan angka sebesar 21,2 persen.
Selain itu, Hariqo juga menyebut Erick Thohir memiliki kesamaan dengan Prabowo. Sebab, baik Erick Thohir maupun Prabowo adalah sosok yang nasionalis.
"Erick Thohir figurnya sama kayak Prabowo, figurnya sudah nasional lah," ungkap Hariqo. (Z-5)
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
MAJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan putusan soal gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (10/10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved