Dosen UGM Yakini NU dan Presiden Jokowi Bisa Jadi Penentu Hasil Pemilu

Organisasi Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU) dan Presiden Joko Widodo bisa menjadi penentu kemenangan calon presiden (capres) saat berlaga pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: PBNU tidak Sodorkan Capres Cawapres

Ini bisa dilihat dari hasil survei dari beragam lembaga yang menyatakan jarak keterpilihan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sangat tipis bahkan masih masuk dalam batas kesalahan (margin of error).

Baca juga: Tentukan Langkah Politik, Khofifah Tunggu Arahan Kiai dan Ulama

“Data dari lembaga survei kredibel menunjukkan jarak Prabowo dan Ganjar masih dalam rentang margin of error. Kalau dengan Anies Baswedan memang agak jauh jaraknya, jadi kita coba menganalisa yang jaraknya dekat dulu, antara Ganjar dan Prabowo,” kata pakar sosiologi politik sekaligus dosen senior di Fisipol UGM Yogyakarta Kuskridho Ambardi, Kamis (31/8).

Baca juga: Jokowi Pertanyakan Urgensi Memajukan Jadwal Pilkada 2024

Dengan hasil yang masih dalam rentang margin of error, jika hasil survei Ganjar ditambah 2% dan Prabowo dikurangi 2% (rentang margin of error) atau sebaliknya, cukup mencari suara tambahan 5-7% bagi Prabowo maupun Ganjar supaya bisa memenangi laga politik lima tahunan ini.
 
“Ketika 5 sampai 7% itu dibutuhkan, NU sebagai basis masa terbesar di Indonesia saya kira sangat bisa,” ujar Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2010-2019 yang akrab dipanggil Dodi ini.

Basis massa loyal

Doktor ilmu politik dari Ohio State University (OSU) Amerika Serikat itu menambahkan, dukungan dari NU sangat diperlukan karena organisasi yang kini telah berusia 2 abad ini memiliki basis massa loyal tradisional yang cukup bisa digerakkan oleh sebuah tim. NU juga memiliki pengalaman menggerakkan massa dan banyak tokoh NU yang memiliki pengalaman elektoral.

Selama ini, karena pengurus PBNU terikat khitah untuk tidak berpolitik praktis, mereka tidak bisa secara terang-terangan menggerakkan warga NU sehingga di setiap pemilihan legislatif suara nahdliyin tersebar di banyak partai politik.

“Padahal di luar struktur, PBNU bisa membentuk tim bersifat ad hoc misalnya, yang bisa menjadi semacam mesin komando yang merencanakan strategi untuk mengajak pulang kandang warganya dalam satu komando PBNU,” ujarnya.

Dodi menambahkan, struktur formal di NU memang berbentuk semacam federasi yang memiliki pemimpin di pondok pesantren masing-masing. Namun, dengan 'mesin komando' yang dibikin PBNU bukan tidak mungkin pondok-pondok pesantren maupun warga NU akan ikut dalam satu barisan bergerak memenangkan calon yang didukung PBNU.

Selain suara dari NU, ada faktor lain yang juga bisa menjadi panentu kemenangan yakni dukungan dari Presiden Joko Widodo. “Kalau magnet Presiden Jokowi itu sebagai presiden yang punya banyak atribut yang disukai pemilih dan sentimennya positif. Kalau NU punya basis massa besar, jadi dua-duanya baik NU dan Presiden Jokowi saya kira akan menentukan apalagi tambahan suara yang diperlukan hanya 5-7%,” ujar dosen departemen Sosiologi UGM ini. (X-7)