Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
SETIAP kepala daerah harus tegak lurus terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu kepala daerah juga harus menghargai setiap tahapan pemilu yang berlangsung. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus, Kamis (24/8) dalam merespon dugaan kampanye yang dilakukan beberapa kepala daerah.
"Jelas sekali kepala daerah itu pemimpin jadi dia harus beri teladan, dia harus menghormati ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jangan karena dia kepala daerah lalu menerabas peraturan dan UU," ujarnya.
Dia juga menegaskan kepatuhan terhadap aturan juga harus ditegakan oleh Bawaslu. Peran Bawaslu sangat penting untuk memastikan dugaan kampanye terselubung yang dilakukan kepala daerah.
Baca juga: Bawaslu Harus Berani Tindak Kepala Daerah Berpihak
"Bawaslu harus bekerja sesuai ketentuan yang berlaku dan juga jangan melampaui kewenangan dan tugasnya. Dia harus melakukan pemantauan tahapan pemilu sejak awal. Wajib hukumnya melakukan pengawasan sesuai dengan tahapan dan peraturan dan perundangan yang berlaku. Jadi harus dicek dan dipastikan betul aktifitas dari kepala daerah yang dimaksud ini," paparnya.
Selain itu Guspardi juga mengingatkan pemerintah yakni Kemendagri punya kewenangan untuk mengingatkan setiap kepala daerah di berbagai tingkatan untuk tidak melakukan kampanye yang melanggar tahapan.
Baca juga: Bawaslu Perlu Dalami Dugaan Pelanggaran Sosialisasi Bacapres oleh Kepala Daerah
"Kewenangan mendagri untuk mengingatkan jika ada kepala daerah yang melanggar itu kewajibannya untuk menegur. Jangan diskriminasi dan menempatkan aturan secara profesional," tukasnya. ( Sru/Z-7)
Wildan juga mengalami pemerasan hingga Rp500 juta untuk membiayai pesta seniornya.
ANGGOTA Komisi IV DPR, Ajbar Abdul Kadir, memastikan mencapai target yang disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas).
KETUA Umum PKB Muhaimin Iskandar merespons dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto pada pilpres 2029
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menyebut keputusan PAN untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2029 adalah hal yang wajar.
NasDem menghormati dukungan PAN kepada Prabowo. Namun, masih terlalu dini untuk berbicara soal kontestasi presiden di 2029.
Bagi PDIP, lanjut Deddy, saat ini bicara soal 2029 terbilang aneh karena masih terlalu dini.
Sebaiknya pemerintahan saat ini bekerja saja untuk masyarakat. Ketika kinerja baik tentu akan mendapatkan respon yang positif dan modal menuju Pilpres 2029.
Prabowo membeberkan dirinya masih fokus bekerja dan dukungan tersebut merupakan urusan nanti. Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku ingin lebih dulu bekerja untuk rakyat.
PAN menilai pertemuan antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto bisa dikatakan sebagai bentuk dukungan PDIP kepada Presiden Prabowo
Inisiatif Didit bertemu Megawati menunjukkan bahwa di atas perbedaan dan dinamika politik, pada akhirnya yang menyatukan semua adalah merah putih
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved