Kasus Korupsi Sistem Proteksi TKI di Kemnaker, KPK Komputernya Saja yang Berfungsi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut banyak problematika dalam dugaan rasuah pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Dugaan itu diketahui dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Saya enggak tahu sistemnya seperti apa ya, yang jelas itu kan dari hasil audit BPK, sistem itu enggak berjalan, sudah itu saja," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Kamis (24/8).

Alex menjelaskan sejumlah item diminta Kemnaker untuk pengadaan sistem proteksi ini. Namun, cuma komputer yang bisa digunakan.

"Pengadaan software, pengadaan komputer, dan lain sebagainya itu. Tapi, yang bisa dipakai komputernya saja untuk mengetik, dan lain sebagainya," ucap Alex.

Sistem yang diajukan malah tidak bisa digunakan karena menjadi ladang korupsi. Alex menegaskan kasus ini bukan permasalahan asuransi untuk TKI. "Ini pengadaan sistem kok, jadi bukan asuransi ya," ucap Alex.

Kasus ini sudah ada di tahap penyidikan. KPK telah menetapkan tiga tersangka yang terlibat. Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker I Nyoman Darmanta disebut terlibat dalam kasus ini. KPK memastikan perkara ini bukan suap karena menemukan adanya kerugian negara. (Z-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Thalatie Yani