Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
RENCANA Mahkamah Agung (MA) memeriksa ulang putusan soal sengketa sita aset yang menangkan obligor mencerminkan semangat penyelesaian hak tagih negara melalui jalur hukum.
"Kita setuju, baguslah APH ungkap lagi. Pertama pemalsuan data, fakta hari ini, misalnya mereka (obligor) laporkan ini tanahnya ternyata tidak ada atau luasnya berbeda atau asetnya tidak ada nilai," kata Ketua Panitia Khusus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Dewan Perwakilan Daerah (Pansus BLBI DPD) Jilid II, Bustami Zainuddin, Selasa (22/8).
Baca juga: Satgas BLBI Didorong Lebih Progresif Tagih Utang Obligor
Senator perwakilan Provinsi Lampung ini mengatakan Pansus BLBI DPD Jilid I telah menemukan beberapa indikasi bahwa berlarutnya para obligor membayar utang diduga karena ada kesengajaan.
Mereka ditengarai mengulur-ulur waktu untuk melakukan kejahatan perbankan seperti mengaburkan dan menyembunyikan aset.
“Patut diduga mereka ini menyembunyikan harta yang kemudian minta direvisi lagi seolah-olah tidak sesuai nilainya (termasuk dengan menggugat sita aset), apa tidak salah itu?" katanya.
Bustami juga memandang baik pernyataan Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Hakim Agung Yulius, yang mengingatkan pengadilan tidak boleh mencari-cari kesalahan satgas dalam menguji prosedur.
Alih-alih memenangkan obligor nakal, ia berpendapat hakim mestinya memahami tugas satgas ialah dalam rangka mengembalikan uang negara.
Apalagi, lanjutnya, selama ini negara telah bermurah hati dengan memberikan waktu kepada obligor untuk mengembalikan utang ke negara.
“25 tahun mereka dikasih waktu tapi sampai hari ini belum dibayar. Bayangkan 25 tahun kalau uang itu diolah sama mereka sudah jadi apa. Jadi hakim harus memahami tugas satgas ini."
Bustami juga meminta agar Satgas BLBI bertindak tegas bila menemukan obligor yang terindikasi menyembunyikan aset.
“Kita minta Satgas BLBI ini serius dan enggak usah ragu jika ada indikasi obligor mengulur-ulur waktu, itu bagian kejahatan perbankan. Katakan mereka ingin mengaburkan aset, enggak usah ragu tetapkan unsur pidananya para pengemplang BLBI ini,” tegasnya.
Bustami mendorong Satgas BLBI untuk memidanakan para obligor yang sengaja serahkan harta bermasalah. "Misalnya setelah dicek di lapangan ternyata laut, sertifikatnya di atas permukaan laut, itu enggak boleh. Dan jelas itu pidana. Ada kasus seperti itu tetapkan saja langsung sebagai pidana," tukasnya.
Pihaknya mengingatkan agar negara tidak boleh kalah terhadap obligor nakal. Negara harus berani memproses hukum untuk membuat jera. "Saya tekankan, negara enggak boleh kalah. Negara jangan kalah sama obligor yang hanya beberapa orang," tandasnya. (RO/J-2)
Kini bangunan dan mesin-mesin di pabrik PT APF Karawang tersebut masih terus dibongkar, dan sesuai informasi dari masyarakat setempat.
Selain melakukan identifikasi aset, satgas juga sudah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah obligor.
Menko polhukam mengungkapkan Presiden Joko Widodo setuju dengan rencana pembangunan lapas di tanah sitaan obligor BLBI.
Satuan Tugas BLBI akan menggandeng Bareskrim Polri dajmn Kejaksaan Agung untuk menuntaskan persoalan tersebut.
Pasalnya kini Satgas dibekali Keppres baru dan personil tambahan, yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di jajaran Pengarah
Rionald memastikan hampir setiap hari Satgas BLBI telah mengajukan pemblokiran aset untuk memastikan jaminan tidak berpindah tangan.
Mobil diserahkan Dadan dan istri ke Rumah penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan KPK di Jakarta Timur
KELUARGA korban kecewa atas putusan Mahkamah Agung (MA), meski telah membatalkan vonis bebas terhadap dua polisi terdakwa kasus Tragedi Kanjuruhan.
KEPOLISIAN Daerah Jawa Timur menyerahkan seluruhnya pada proses hukum, setelah Mahkamah Agung (MA) menerima kasasi Jaksa Penuntut Umum.
KELUARGA korban Tragedi Kanjuruhan akan terus menuntut restitusi dan menagih sikap tegas Polri menindak anggotanya yang bersalah usai putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).
SETIAP ada penangkapan atas hakim, perih terasa selalu berganda.
MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD tampaknya tidak lagi berpikir untuk melakukan pembenahan sektor hukum di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved