Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PARTAI Golkar membela Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto usai dituding menerapkan devide at impera atau berpolitik adu domba. Tudingan itu diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.
"Enggak lah (Prabowo memainkan politik adu domba) saya kira. Sekarang siapa yang diadu domba? Kan apa fakta yang bisa menunjukkan sekarang terjadi adu domba politik, dan siapa yang diadu gitu," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/8).
Doli mengatakan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dinamika politik makin tinggi. Pernyataan yang terlontar dari elite politik juga harus dijaga.
Baca juga: Fokus Dukung Prabowo, Golkar tak Terpengaruh Manuver Budiman Sudjatmiko
"Tinggal lima bulan lagi menjelang pemilu, mungkin kita harus hati-hati memberikan pernyataan apalagi harus didukung dengan fakta-fakta," ujar Doli.
Ketua Komisi II DPR itu juga mengingatkan supaya menghindari pernyataan yang berujung pada konflik dan menjaga kondusifitas. Hal ini guna mencegah Pemilu 2024 ternoda.
Baca juga: Budiman Dukung Prabowo, Reaksi Sekjen PDIP Dinilai Menunjukkan Kepanikan
"Kita berusaha menghindari adanya ya konflik ya, kemudian kampanye hitam gitu terhadap salah satu kandidat atau juga partai-partai politik yang menjadi kontestan dalam pemilu. Karena kita punya pengalaman kan 2019, itu kurang baik, terjadinya keterbelahan. Saya kira kita semua elite politik pimpinan parpol punya tanggung jawab untuk menjaga kondusifitas," jelas Doli.
Sebelumnya, Hasto menyebut Prabowo Subianto menerapkan devide at impera. Sebab, Prabowo dianggap sudah membajak mantan aktivis sekaligus kader PDIP, Budiman Sudjatmiko.
"Setelah mengeroyok Ganjar Pranowo, mereka masih menggunakan bujuk rayu kekuasaan mencoba bertindak tidak etis, terapkan devide at impera," kata Hasto di sela Rakerda III DPD PDIP Kalimantan Timur di Balikpapan, dikutip melalui keterangan tertulis, Minggu, 20 Agustus 2023. (Z-3)
Nurdin Halid mengatakan wacana Munaslub harus diwaspadai. Karena ada pihak yang punya agenda ingin merusak kesolidan Golkar
Ia mengatakan pemilihan kepala daerah lewat DPRD merupakan penyederhanaan pemilu. Selain itu, diharapkan bisa memangkas politik uang yang tidak sehat dalam berdemokrasi.
Presiden Prabowo Subianto menyebut Partai Gerindra dan PDIP merupakan kakak-adik.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir, menilai bahwa usulan Partai NasDem terkait penundaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur layak untuk dipertimbangkan
SEKRETARIS Pengurus Daerah Kosgoro 1957 Kalimantan Barat Eko Syahputra Siregar mendukung Menteri UMKM RI Maman Abdurahman untuk terpilih kembali sebagai Ketua DPD Golkar Kalbar 2025-2030.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Provinsi Babel. Fendi Haryono mengatakan untuk dua pilkada ulang di Pangkalpinang dan Bangka. DPP sudah mengeluarkan rekomendasi.
Megawati menegaskan bahwa partainya tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi maupun bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintahan Prabowo selama kebijakan tersebut berpihak kepada rakyat.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) menghormati hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani.
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto Kristiyanto bersalah, dalam kasus dugaan suap pada proses PAW anggota DPR untuk Harun Masiku.
Menurut Maqdir, jika benar Hasto menerima amnesti, hal itu menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin kasus ini dipersepsikan sebagai upaya politisasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved