Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan komitmennya terhadap penegakan hukum. Kemenaker memastikan akan selalu bersikap kooperatif dan mendukung terhadap berbagai proses penegakan hukum.
Hal ini disampaikan Kepala Biro Humas Kemenaker, Chairul Fadhly Harahap, sebagai tanggapan atas kedatangan Tim KPK ke Kantor Kemenaker pada Jumat (18/8),
"Hari ini kami kedatangan Tim KPK, khususnya pada direktorat yang menangangi urusan pekerja migran yang dulu disebut dengan Direktorat PTKLN," kata Chairul.
Baca juga: Wakil Ketua Komisi IX DPR Memuji Sektor Ketenagakerjaan di Era Jokowi
Chairul menjelaskan, pihaknya belum mengetahui detail apa saja terkait kedatangan Tim KPK tersebut.
"Saat keterangan ini disampaikan, teman-teman dari KPK sudah meninggalkan Kemenaker. Kami belum mengetahui secara detail, namun saya dengar itu terkait dengan kegiatan beberapa tahun lalu," jelasnya.
Baca juga: Menaker: Jadikan Hari Buruh Momentum Rajut Kebersamaan
Chairul pun kembali menegaskan bahwa pihaknya akan selalu kooperatif dengan proses penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Pada prinsipnya kami siap mendukung dan terbuka memberikan informasi terkait persoalan ini apabila sudah utuh informasinya. Tentu, kami juga menghargai dan mengikuti prosedur sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya (RO/S-4)
Budi enggan memerinci jawaban mereka saat diperiksa penyidik. Uang yang diminta tidak langsung masuk ke rekening para tersangka.
Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.
Dua staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cakrawangsa dan Risharyudi Triwibowo juga dipanggil penyidik hari ini.
Lakso meyakini pemerasan di Kemenaker sudah menjadi sindikat. Karenanya, penuntasan perkara penting, untuk menghilangkan sindikasi itu.
Para tersangka tidak mau mengurusi dokumen perizinan TKA yang tidak memberikan uang. Mereka pun tidak diberikan pemberitahuan, untuk mengulur masa berlaku izin sebelumnya.
Pertama yakni mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono.
Forum Pemred Indonesia ingin mengajak publik lebih luas, khususnya FH BUMN, untuk mengonsumsi informasi dari sumber-sumber yang dapat dipercaya.
PT BRI Asuransi Indonesia atau BRI Insurance meraih penghargaan Best Public Relation pada ajang Indonesia Public Relations Award 2025.
Isu yang tidak dikelola dan tidak ditangani dengan cepat bisa berubah menjadi krisis, dan ini tentu akan mengancam instansi.
Penghargaan yang diraih terdiri dari terbaik ke-2 untuk karya media audio visual, serta penghargaan nominasi 6 besar terbaik untuk karya siaran pers
PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menorehkan prestasi berkat kinerja komunikasi yang baik. Perseroan meraih penghargaan dalam ajang Anugerah Humas Indonesia (AHI) Award 2024.
Tercatat ada sebanyak 162 instansi yang ikut serta yang karyanya dinilai enam pakar selama 3 bulan untuk ajang Anugeram Media Humas 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved