Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI BUMN Erick Thohir digadang-gadang oleh masyarakat untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini turut didukung oleh Guru Besar Fisip Unair, Hotman Siahaan yang menyatakan pemimpin kepercayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut layak untuk menjadi Wakil Presiden (Wapres) Indonesia selanjutnya lantaran terbukti sebagai pemimpin berprestasi.
Hotman mengatakan prestasi kepemimpinan Erick Thohir tidak hanya terukir di Kementerian BUMN namun juga di PSSI. Terbukti berhasil memimpin dua lembaga besar di Indonesia tersebut membuat banyak masyarakat Indonesia menginginkan sosok Eks Presiden Inter Milan ini menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang.
"Soal prestasi sangat baik ya, semua usaha kerja dari Erick Thohir ini kelihatan terutama di PSSI yang begitu gencar di bangun," kata Siahaan.
Baca juga: Pengamat: Jokowi Jadi Dirigen Deklarasi Koalisi Besar Pendukung Prabowo
Diketahui, sebelum menjadi Ketum PSSI, Erick Thohir mempunyai rekam jejak yang tidak kaleng-kaleng. Salah satunya pernah memimpin klub sepak bola ternama yakni Inter Milan yang berasal dari Italia, Eropa.
Maka tak heran, ketika Erick Thohir menjadi pemimpin di PSSI pada periode 2023 hingga 2027 terjadi banyak perubahan positif. Ada perubahan-perubahan besar di PSSI seperti Erick Thohir melakukan audit terhadap keuangan PSSI dengan menggandeng firma ternama yakni Ernst & Young.
Baca juga: Erick Thohir Doa Bareng Gus Miftah untuk Persatuan Bangsa
Selain itu, Erick Thohir berhasil melakukan kerja sama dengan beberapa asosiasi dan federasi negara besar di sepak bola yakni Jepang (JFA) dan Jerman (DFL). Hal itu berkat jaringan internasional yang jarang dimiliki oleh pemimpin lain.
"Sebagai ketua PSSI, Erick Thohir ini sangat berupaya melakukan terobosan secara internasional yang cukup meyakinkan banyak kalau dia adalah orang yang memang bisa kerja," ungkap Siahaan.
Selain itu Erick Thohir tengah menegaskan komitmennya untuk memberantas mafia bola di Indonesia. Dalam hal ini, ia merangkul Polri untuk menciptakan iklim sepak bola yang bersih dan sportif.
Upaya tersebut dilakukan Erick Thohir memang sudah lama sejak diinstruksikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mengusut kecurangan yang terjadi dalam Liga Sepak Bola Indonesia. (Z-7)
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Alumni menolak pencalonan Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Per hari ini, ada dua catatan hitam, dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Serangan brutal militer Israel terhadap warga Gaza, Palestina telah menewaskan 27.238 orang dan menyebabkan 66.452 warga Gaza terluka.
SEMUA menjadi tak sama lagi ketika melihat realitas dan 'warisan' Presiden Joko Widodo pada pemilu serentak 2024 ini.
Komika dan aktor Fico Fachriza, berpendapat bahwa anak muda memang perlu kritis sekaligus santai. Meski begitu, hal tersebut tidak berarti membenarkan apa yang dilakukan Gibran.
PERATURAN Pemerintah (PP) No 53/2023 tentang tidak diperlukannya lagi mundur dari jabatan bagi pejabat publik yang mengikuti kontestasi pemilu akhirnya menjadi bumerang bagi capres Prabowo
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved