Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
PENGAMAT politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Aisah Putri mengatakan, calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan masih harus memastikan bahwa ketiga partai pengusungnya tidak mundur di tengah jalan.
“Hal ini karena jika salah satu partai dari tiga yang ada kemudian mundur, maka Anies akan gigit jari dalam pencalonan. Artinya Anies harus bisa meyakinkan bahwa pilihan cawapresnya akan diterima oleh ketiga partai politik,“ ujar Aisah atau yang akrab disapa Puput, Jumat (11/8).
Koalisi Perubahan disokong oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS, mengusung capres Anies Baswedan. Sejak lama, Partai Demokrat mengincar kursi cawapres untuk ketua umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono.
Baca juga: Direktur LSI Sebut Anies tidak Punya Pilihan Lain: Udah AHY Saja, Apa yang Mau Ditunggu?
Jika dilihat dari elektabilitasnya, Anies paling buncit dibandingkan capres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Belum lagi ada rekam jejak Anies saat Pilkada DKI.
“Ada label Anies sebagai calon dari kelompok Islam konservatif, pasca Pilkada 2017, dan hal ini tentu tidak menguntungkan bagi Anies dalam pilpres yang spektrum politiknya lebih luas dari Pilkada. Untuk itu, Anies patut mendapatkan cawapres yang bisa menetralkan label tersebut; maka munculah nama dari calon NU yang memang selama ini selalu menjadi pilihan strategis bagi kandidat presiden dalam pilpres,” ungkap Puput.
Baca juga: AHY Mesra dengan Puan, PKS dan NasDem Yakin Demokrat Masih Setia Usung Anies
Sebelumnya, Partai Nasdem sempat menyebut nama Yenny Wahid sebagai Cawapres pendamping Anies. Yenny, yang merupakan anak dari Mantan Presiden dan tokoh NU, Gus Dur, mengatakan mau mengambil momentum tersebut untuk bekerja dalam bidang kebijakan publik.
“Tentunya harus siap, harus bersedia, harus menyiapkan diri. Tentunya harus menyiapkan diri," kata Yenny.
Puput sendiri menilai, munculnya nama Yenny akan membawa angin segar dan perspektif gender dalam pemilu nanti. Ditengah banyaknya diskusi tentang kurangnya pelibatan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maka adanya sosok Yenny akan mengisi ruang itu. (RO/Z-7)
Demokrat, kata Herman, sebagai partai penyeimbang ketika Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Demokrat resmi gabung ke pemerintah di penghujung periode kedua Jokowi.
"Menurut saya dalam logika kita berpikir berbangsa dan bernegara tidak etis, banyak kritik dan saran dituangkan dalam sesuatu yang lebih baik,"
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Hinca mengatakan tetap menghormati usulan Cak Imin. Namun, Partai Demorkat tetap mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung.
Anggota DPR AS meminta salinan lengkap "birtday book" yang disebut memuat puisi dan gambar dari Donald Trump.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan menunjuk juru bicara eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai komisaris di BUMD PT Jakpro.
MANTAN Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menemui mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat (1/8).
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved