Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik Universitas Hasanuddin, Makassar, Dr Phil Sukri MSi menilai peluang Menteri BUMN Erick Thohir sebagai kandidat calon wakil presiden (cawapres) cukup besar disandingkan bersama calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.
Phil menilai Erick memiliki potensi sumber daya ekonomi yang kuat dan potensi pemilih dari generasi muda yang cukup besar.
Erick juga akan diuntungkan apabila koalisi pasangan capres-cawapres menghadapi kebuntuan yakni memutuskan kandidat cawapres tidak berasal dari partai politik (parpol).
Baca juga: Kinerja Apik Erick Thohir Kukuhkan Posisi Cawapres di Masyarakat
"Ketika terjadi kebuntuan politik dalam menentukan cawapres, potensi Erick yang saat ini tidak memiliki afiliasi partai amat diuntungkan," ujar Phil melalui keterangan tertulisnya, Rabu (9/8).
Ia melanjutkan berdasarkan survei dari berbagai lembaga menyebutkan, Erick dipasangkan dengan Ganjar ataupun Prabowo dapat menjadi daya ungkit kemenangan capres.
Sebagai anggota Banser, menurut Sukri, Erick memiliki potensi yang sangat besar mendulang suara di Jawa Timur.
Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia. Sebagai ormas keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) sangat mendominasi di Jawa Timur.
Baca juga: Kerja Besar Erick Thohir Jadi Faktor Pendorong Elektabilitas sebagai Cawapres
"Erick sangat intensif membangun komunikasi di Jawa Timur. Cawapres mendapatkan dukungan dari NU menjadi sangat penting. Ini yang pasti menjadi pertimbangan koalisi parpol untuk memilih cawapres. Sehingga Erick memiliki keunggulan," terang Sukri.
Ia mengutarakan saat ini nama Yenny Wahid dan Khofifah Indar Parawansa mencuat sebagai kandidat cawapres. Meski kedua tokoh wanita tersebut kuat di kalangan NU, Erick masih bisa diandalkan untuk mendulang suara di Jawa Timur dan warga Nahdliyin.
"Erick juga merupakan politikus muda yang dekat dengan generasi milenial dan generasi X. Karena itu, Erick memiliki nilai tambah," tutup dia.
Baca juga: Pemilih Milenial Dinilai Gaspol ke Erick Thohir
Untuk diketahui, pendaftaran bakal capres dan cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasangan capres dan cawapres diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR, atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI.
Bisa juga, pasangan calon diusung partai politik atau gabungan partai peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (RO/S-2)
Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan pelapor adalah bagian dari Aliansi Pemuda NU dan Aliansi Pemuda Muhammadiyah.
Rizki menilai pernyataan Panji telah merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang publik.
Tradisi tabayyun di kalangan ulama dan warga NU telah lama familiar dan mengakar.
Bagaimana pula kekisruhan berujung, Gus Yahya bertahan atau akhirnya tumbang?
AKTIVIS muda dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) Lily Faidatin menilai rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional pada Presiden Kedua Soeharto tak adil bagi para korban selama masa Orde Baru
AKTIVIS muda Nahdlatul Ulama (NU) Lily Faidatin menegaskan penolakannya terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan pemimpin rezim Orde Baru, Soeharto.
Rizki juga menjelaskan dalam narasinya terlapor menganggap bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis.
Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-103 NU yang digelar di Lobi Gedung PBNU, Jakarta, Senin (5/1).
Yenny mengaku sempat ditelpon Luhut Panjaitan yang tidak setuju organisasi masyarakat (ormas) diberi tambang. Sejak awal pun, Luhut juga tidak mau tanda tangan, sebab mengelola tambang susah.
Faris menyatakan pesimisme terhadap upaya islah yang telah dilakukan.
Pj Ketum PBNU Zulfa Mustofa menegaskan normalisasi akan dijalankan melalui komunikasi yang intensif dan menyeluruh.
Pleno Syuriyah ini menghasilkan keputusan penting, yaitu penunjukan Zulfa Mustofa sebagai Pejabat (Pj) Ketua Umum PBNU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved