Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
RENCANA Prabowo Subianto untuk merangkul semua pihak ke dalam pemerintahan jika terpilih sebagai presiden dinilai sejumlah pihak berbahaya bagi demokrasi. Sebab, demokrasi menghendaki adanya oposisi untuk menjamin mekanisme checks and balances.
Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menyebut, dalam sistem demokrasi, harus ada partai politik yang berada di luar pemerintahan. Kelompok oposisi disebut sebagai keniscayaan yang bertujuan untuk mengawasi jalannya pemerintah.
"Jika tidak ada yang mengawasi, jalannya pemerintahan tidak ada yang mengontrol. Kalau seperti itu, bisa terjadi penyalahgunaan kekuasaan," ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (6/8).
Baca juga: Prabowo Dinilai Sebagai Figur Berdaulat
Bahkan, Lili menyebut penyalahgunaan kekuasaan itu dapat berujung pada terbentuknya pemerintahan yang sentralistik dan otoriter. Hal tersebut mirip dengan Demokrasi Terpimpin era Presiden Sukarno dan Orde Baru saat Presiden Soeharto berkuasa.
Menurutnya, pemilihan umum merupakan sarana memilih pemimpin secara demokratis serta menentukan partai politik apa yang keluar sebagai pemenang dan berhak memerintah. Adapun partai politik yang kurang mendapatkan dukungan secara otomatis berada di luar pemerintahan sebagai oposisi.
Baca juga: Prabowo Lebih Unggul Bila Berpasangan dengan Erick Ketimbang Cak Imin di Sumbar
"Jika kemudian semua partai politik ada di pemerintahan, apa gunanya dilaksanakan pemilu?" pungkas Lili.
Hal senada juga disampaikan pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin. Meski menilai rencana merangkul semua elemen ke dalam pemerintah merupakan hak Prabowo, ia mengingatkan demokrasi yang sehat memerlukan kekuatan penyeimbang.
"Kita mengingatkan itu kurang sehat, kurang pas, kurang cocok, dalam konteks pemerintahan di Indonesia dan negara-negara demokratis, kecuali di negara yang komunis," kata Ujang.
Sebelumnya, Prabowo yang diusung Partai Gerindra sebagai bakal calon presiden itu mengatakan bakal merangkul semua pihak jika terpilih menjadi presiden dalam Pemilu 2024. Tujuannya, demi membangun bangsa dan meraih kemakmuran bagi seluruh rakyat di Indonesia.
Prabowo juga menyebut politik di Tanah Air harus dijalankan secara bijaksana, cerdas, dan penuh kesadaran. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia membutuhkan pemimpin bangsa yang dapat menjadi ujung tombak untuk menyatukan keberagaman suku.
Rangkul Lawan Politik
Menteri Pertahanan itu bahkan menegaskan bakal merangkul semua pihak, termasuk lawan politiknya, untuk bergabung dan bersatu membangun bangsa. "Kalau saya menang, Insya Allah saya menang, saya akan mengajak semua unsur masuk dalam pemerintahan. Kita harus bersatu membangun negeri ini. Itu keyakinan saya," tandas Prabowo.
Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menegaskan rencana Prabowo tersebut merupakan inisiatif terbentuknya persatuan nasional seluruh elemen bangsa. Ia berpendapat mekanisme checks and balances tetap dapat dilaksanakan oleh DPR dengan tidak meninggalkan semangat persatuan bangsa.
"Kita harus mengelola dan membangun negara ini secara bersama-sama. Semangat kita gotong royong dan musyawarah untuk mufakat," ujarnya.
(Z-9)
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Pria yang akrab disapa Romy tersebut mengatakan bahwa PPP masih menunggu hasil muktamar partai yang rencananya digelar pada September mendatang.
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa mengatakan pihaknya tidak akan terburu-buru dalam mendeklariskan pencalonan Prabowo sebagai capres di pemilu selanjutnya.
Ray Rangkuti menilai keputusan Partai Gerindra dalam mengusung kembali Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden 2029 terlalu cepat.
Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.
Cak Imin enggan menanggapi lebih jauh ihwal kemungkinan memajukan dirinya. Ia menilai pesta demokrasi 2029 masih lama.
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Elektabilitas Rido unggul dari kandidat lain karena pengaruh pemilih Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved