Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
RENCANA Prabowo Subianto untuk merangkul semua pihak ke dalam pemerintahan jika terpilih sebagai presiden dinilai sejumlah pihak berbahaya bagi demokrasi. Sebab, demokrasi menghendaki adanya oposisi untuk menjamin mekanisme checks and balances.
Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menyebut, dalam sistem demokrasi, harus ada partai politik yang berada di luar pemerintahan. Kelompok oposisi disebut sebagai keniscayaan yang bertujuan untuk mengawasi jalannya pemerintah.
"Jika tidak ada yang mengawasi, jalannya pemerintahan tidak ada yang mengontrol. Kalau seperti itu, bisa terjadi penyalahgunaan kekuasaan," ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (6/8).
Baca juga: Prabowo Dinilai Sebagai Figur Berdaulat
Bahkan, Lili menyebut penyalahgunaan kekuasaan itu dapat berujung pada terbentuknya pemerintahan yang sentralistik dan otoriter. Hal tersebut mirip dengan Demokrasi Terpimpin era Presiden Sukarno dan Orde Baru saat Presiden Soeharto berkuasa.
Menurutnya, pemilihan umum merupakan sarana memilih pemimpin secara demokratis serta menentukan partai politik apa yang keluar sebagai pemenang dan berhak memerintah. Adapun partai politik yang kurang mendapatkan dukungan secara otomatis berada di luar pemerintahan sebagai oposisi.
Baca juga: Prabowo Lebih Unggul Bila Berpasangan dengan Erick Ketimbang Cak Imin di Sumbar
"Jika kemudian semua partai politik ada di pemerintahan, apa gunanya dilaksanakan pemilu?" pungkas Lili.
Hal senada juga disampaikan pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin. Meski menilai rencana merangkul semua elemen ke dalam pemerintah merupakan hak Prabowo, ia mengingatkan demokrasi yang sehat memerlukan kekuatan penyeimbang.
"Kita mengingatkan itu kurang sehat, kurang pas, kurang cocok, dalam konteks pemerintahan di Indonesia dan negara-negara demokratis, kecuali di negara yang komunis," kata Ujang.
Sebelumnya, Prabowo yang diusung Partai Gerindra sebagai bakal calon presiden itu mengatakan bakal merangkul semua pihak jika terpilih menjadi presiden dalam Pemilu 2024. Tujuannya, demi membangun bangsa dan meraih kemakmuran bagi seluruh rakyat di Indonesia.
Prabowo juga menyebut politik di Tanah Air harus dijalankan secara bijaksana, cerdas, dan penuh kesadaran. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia membutuhkan pemimpin bangsa yang dapat menjadi ujung tombak untuk menyatukan keberagaman suku.
Rangkul Lawan Politik
Menteri Pertahanan itu bahkan menegaskan bakal merangkul semua pihak, termasuk lawan politiknya, untuk bergabung dan bersatu membangun bangsa. "Kalau saya menang, Insya Allah saya menang, saya akan mengajak semua unsur masuk dalam pemerintahan. Kita harus bersatu membangun negeri ini. Itu keyakinan saya," tandas Prabowo.
Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menegaskan rencana Prabowo tersebut merupakan inisiatif terbentuknya persatuan nasional seluruh elemen bangsa. Ia berpendapat mekanisme checks and balances tetap dapat dilaksanakan oleh DPR dengan tidak meninggalkan semangat persatuan bangsa.
"Kita harus mengelola dan membangun negara ini secara bersama-sama. Semangat kita gotong royong dan musyawarah untuk mufakat," ujarnya.
(Z-9)
GPMP menargetkan puluhan juta suara untuk pasangan calon nomor urut 1 Anies Baawedan-Muhaimin Iskandar (Amin) pada Pemilu 2024.
Elektabilitas kepala daerah akan meningkat dengan sendirinya apabila mereka mampu menunjukkan kinerja dan prestasi dalam mengendalikan pandemi di daerahnya masing-masing.
Para politisi sudah seharusnya punya tanggung jawab untuk membereskan pandemi covid-19 dulu. Apalagi hingga hari ini terjadi kenaikan eksponensial.
DI tengah penanganan pandemi covid-19 yang belum juga usai, pemberitaan di media massa sudah ramai dengan isu terkait dengan utak-atik calon presiden (capres) yang bakal maju di Pemilu 2024.
Sayangnya, ada sejumlah pihak yang sudah tidak sabar dan bernafsu untuk meraih jabatan dan kekuasaan dengan intrik-intrik politik yang begitu mudah dibaca masyarakat.
Nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming masuk dalam 6 besar calon presiden dengan elektabilitas tertinggi di angka 2,7%.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini terpilih untuk memimpin tiga mesin relawan Aamin, yaitu Baleamin, Pro Amin dan Maktab.
Keputusan MK yang membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres telah menodai semangat dan cita-cita reformasi 1998
Kabupaten Cianjur merupakan daerah kedua di Jawa Barat setelah Bekasi yang sudah membentuk Kami Gibran.
Tidak ada komitmen dari para calon presiden untuk membatalkan Undang Undang Cipta Kerja.
Bawaslu memperluas pemeriksaan terhadap 14 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut karena dugaan tidak netral dalam pemilu 2024.
Acara itu juga merupakan ajang silaturahmi, kajian dan konsolidasi, yang bakal dihadiri sekitar 200 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved