Pengamat Sebut Wajar dan Realistis Jika Kader Golkar Dorong Munaslub 

DESAKAN agar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar digelar terus menggema. Dari kader biasa hingga dewan pakar partai meminta agar Airlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai ketua umum partai demi menyelamatkan partai yang terus terpuruk.

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menyebut ada permintaan dari para sesepuh partai berlambang pohon beringin tersebut agar Airlangga diganti karena dianggap gagal memimpin partai pascaelektabilitas Golkar tidak kunjung naik menjelang Pemilu 2024.

Menurutnya, desakan pergantian Airlangga juga muncul dari tiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI). 

Baca juga: Bamsoet Tegaskan Jokowi tidak Ikut Campur Masalah Golkar

Pengamat politik Ujang Komaruddin mengatakan desakan pencopotan Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar dinilai wajar dan realistis. 

Pasalnya, ada ketidakpuasan di kalangan internal partai yang menilai kepemimpinan Airlangga Hartarto gagal meningkatkan suara partai. Bahkan, Airlangga dinilai gagal meningkatkan elektabilitas dirinya yang sudah diamanahkan Rakernas Golkar menjadi calon presiden 2024. 

Kondisi itu, kata Ujang, membuat para kader dan dewan pakar mendesak Airlangga mundur lewat Munaslub. 

Baca juga: Sekjen Golkar Tegaskan GMPG Bukan Bagian Partai Golkar 

“Saya melihat wajar, jika ada kader-kader Golkar termasuk petinggi Golkar seperti Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dan kader lain yang kencang menginginkan Munaslub itu wajar dan realistis, ketika saat ini misalkan soal pencapresan Airlangga gak jelas, padahal Airlangga adalah capres resmi yang sudah diputuskan di Munaslub dan Rapimnas, sampai hari ini elektabilitasnya gak sampai 1 persen,” kata pengamat politik Ujang Komaruddin dalam keterangan resmi, Sabtu (29/7).

Seperti diketahui, terjunnya perolehan suara Golkar pernah dirilis dalam survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia yang memprediksi Golkar hanya mendapat suara sekitar 8,4% dan berpotensi turun ke angka 6% jika dinamika di internal partai tidak terkonsolidasi dan dikelola dengan baik. 

Menurut Ujang, Airlangga sebagai ketua umum partai gagal memenuhi amanah dari seluruh kader partai agar maju sebagai capres atau cawapres di Pilpres 2024, hingga ketidakmampuan ini membuat kader secara serentak menyerukan dilakukan Munaslub sebelum Pemilu 2024.

“Ada yang tidak laku jual kepada partai lain, di KIB juga kalau ingin membangun koalisi udah bubar, PPP udah lari. Jadi, dari sisi capres saja Airlangga sudah kehilangan ruh ya, dalam konteks agar dia bisa menjadi capres Golkar, makannya gerakan-gerakan Munaslub itu makin kencang,” ujarnya.

Selain tidak berhasil menjadi Capres, Airlangga juga dinilai tidak mampu membawa partai Golkar sebagai partai pemenang. Indikator-indikator tersebut terlihat dari hasil penelitian beberapa lembaga survei belakangan ini Golkar hanya meraih 6% suara, dan penurunan suara Golkar sangat signifikan dari 13% ke 6%.

“Soal elektabilitas partai yang hari ini menurun hingga 6% saat ini, kan 12% hasil Pemilu yang lalu, sekarang turun elektabilitasnya hingga 6% dan itu bahaya. Golkar bisa menjadi partai menengah dan partai gurem, dan kader-kadet di bawah gelisah dengan keadaan ini. Oleh karena itu, saya menganggap wajar saja gerakan Munaslub itu, karena memang faktanya seperti itu,” ucapnya.

Dijelaskan Ujang, jika dilihat dari dua hal tersebut, sangat wajar jika para kader bawah hingga elite partai menginginkan Munaslub untuk menggantikan Airlangga dari ketua umum demi menyelamatkan partai.

“Ya mungkin bagi mereka yang pro terhadap Munaslub mengganti Airlangga adalah sebuah keniscayaan karena menganggap tadi, elektabilitas merosot, tidak laku di koalisi, Airlangga sebagai capres atau cawapres tidak laku, dan sekarang ketinggalan gerbong yang dalam konteks agar membuat koalisi dan ini tentu berbahaya oleh Partai Golkar, karena Partai Golkar itu partai besar ya, partai yang kuat,” jelasnya.

Saat ini, Ujang juga menilai Airlangga Hartarto sedang menghadapi masalah hukum yang secara perlahan jika tidak segera tuntas urusan tersebut akan menyeret elektabilitas Partai Golkar ke bawah.

“Tapi kalau hari ini sedang dipermainkan oleh pihak lain di luar partai Golkar, misalkan diperiksanya Airlangga sebagai saksi di Kejaksaan itu bagian daripada meruntuhkan partai Golkar juga agar hancur, agar bisa menjadi partai menengah atau partai gurem,” ungkapnya.

Ujang pun mengakui masalah hukum yang sedang dihadapi Airlangga menjadi ancaman tersendiri bagi Golkar, karena pucuk pimpinannya sedang tersandera dengan kasus hukum, dan kondisi ini membuat Golkar tidak leluasa mencari koalisi di Pilpres 2024.

“Dalam konteks itu saat ini Airlangga menjadi tersandera oleh persoalan kasus-kasus hukum, khususnya di Kejaksaan sehingga manuver Golkar tidak kencang lagi, dan akan berjalan lamban dan beberapa kader menginginkan Munaslub, kelihatan Munaslub itu akan jalan dan terlaksana,” bebernya.

Terkait dengan kepemimpinan Airlangga Hartarto yang gagal membawa Partai Golkar ke jalur pemenang, Ujang menyebutkan hal tersebut lebih dipahami dan dirasakan oleh kader Partai Golkar sendiri.

“Soal gagal atau tidak kader Golkar bisa menilai itu dan mungkin saja itu penilaian yang bisa saja benar dan objektif dari kalangan pro Munaslub itu, atau datang dari lawan-lawannya Airlangga,” paparnya.

Golkar kata Ujang, di bawah kepemimpinan Airlangga sedang dalam posisi kritis, partai besar namun melihat survei hari ini sudah tercecer dengan elektabilitas hanya satu digit dan posisi nahkodanya tidak memiliki daya tawar yang kuat untuk berkoalisi bersama partai politik lain.

“Kita lihat indikator saja, Golkar Elektabilitasnya 6 persen dan itu bisa di salip PKS, lalu Airlangga tidak laku sebagai bacapres, sekarang arah koalisi ditentukan partai lain, ditekan kasus hukumnya untuk mendukung PDIP, ini menjadi berbahaya buat partai Golkar. Saya melihat indikasi ini Golkar sedang dalam bahaya,” pungkasnya. (RO/Z-1)