Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PERTEMUAN Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyepakati pembentukan tim teknis untuk membahas terkait detail kerja sama antara kedua partai politik. Airlangga mengatakan PDIP dan Golkar adalah partai nomor satu dan dua perolehan suara di Indonesia, dan komunikasi kedua partai menunjukkan sinyal Indonesia butuh stabilitas politik.
“Tadi disepakati bahwa hal yang sifatya teknis itu perlu dibangun dan dari Partai Golkar sudah membentuk tim teknis,” tutur Airlangga usai bertemu Puan di Jakarta Selatan, Kamis (27/7).
Airlangga mengakui, Golkar dan PDIP selalu berkompetisi di tiap pemilu. Namun, keduanya juga bisa bekerja sama di pemerintahan. “Saya Indonesia itu berbeda hanya pada tanggal 14 Februari (2024). Sesudah itu kita bergabung kembali,” tegas Airlangga.
Baca juga: Golkar dan PDI-P Bentuk Tim Teknis untuk Penjajakan Kerja Sama di Pilpres 2024
Golkar telah menunjuk tim teknis yang diisi tiga kader yakni, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Melchias Markus Mekeng, Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat Ace Hasan Syadzily, dan Ketua DPD Provinsi Maluku Utara Alien Mus. Sementara, nama tim teknis dari PDIP saat ini ada Ketua DPD PDIP Jawa Timur Said Abdullah.
Melchias Mekeng sendiri mengaku tim teknis ini bakal menggelar pertemuan dengan tim teknis dari PDIP sebagai tindak lanjut pertemuan Airlangga dan Puan hari ini. Ia mengatakan, pembahasan soal kerja sama antara Golkar dan PDIP akan dibahas oleh tim teknis ini.
Menurut Mekeng kerja sama itu harus bisa dijabarkan cukup detail, apakah itu kerja sama di tingkat pusat saja, atau sampai di tingkat provinsi. "Dan juga nanti soal siapa capres, siapa wapres, itukan harus dibicarakan secara teknis,” imbuh dia.
Baca juga: Tim Teknis Golkar dan PDIP Dibentuk, Belum Bicara Soal Cawapres
Sementara itu, Puan Maharani mengakui tim teknis ini merupakan komitmen Golkar dan PDIP untuk segera memiliki persamaan dalam membangun bangsa dan negara ke depan. Puan menegaskan pertemuannya dengan Airlangga bukan pertama dan terakhir. Ia memastikan akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya.
“Kebersamaan antara Partai Golkar dan PDIP insya Allah dimulai dari pertemuan hari ini. Sudah mulai terjalin kebersamaan,” tutur Puan.
Ketua DPR ini menambahkan, melalui tim teknis ini, akan dibahas apa saja yang menjadi persamaan dan titik temu. “Jadi tim teknis ini yang akan menjadi jembatan apa saja yang ingin disampaikan, insya Allah nantinya akan menjadi persamaan visi dan misi, serta cita-cita dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ujar Puan. (RO/S-3)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketahanan energi jadi prioritas nasional utama pada 2026 seiring penguatan strategi ekonomi hijau yang menjadi bagian dari agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali mendapat kepercayaan untuk menakhodai Pengurus Besar Wushu Indonesia (PB WI) masa bakti 2026-2030.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Danantara Indonesia untuk menjelaskan kepastian arah kebijakan fiskal Indonesia kepada Moody's.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Saat ini, pemerintah masih menyusun aturan stimulus melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Airlangga menyebut aturan itu ditargetkan rampung pada Senin (9/2).
Ia menambahkan, pertumbuhan sektor riil bahkan melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga menopang kinerja ekonomi secara keseluruhan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved