Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
IMAM Besar Masjid Istiqlal KH Nasaruddin Umar menilai keberadaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sangat signifikan dalam menurunkan kuantitas aksi terorisme sehingga dirinya sangat mengapresiasi kerja-kerja pencegahan yang dilakukan lembaga tersebut.
"Kuantifikasi garis keras atau kelompok radikal di Indonesia, tingkat kegiatan radikalismenya itu sangat minim dibandingkan dengan jumlah keseluruhan populasi penduduknya," kata Nasaruddin seperti dikutip Antara di Jakarta, Rabu (26/7).
Dia menjelaskan bahwa di beberapa negara lain, ada yang negara Islam ataupun bukan, ternyata tingkat radikalismenya lebih tinggi jika dibandingkan dengan Indonesia.
Nasaruddin menyatakan bahwa masyarakat Indonesia harus bersyukur karena berada di bawah payung Pancasila yang sangat menyejukkan untuk semua golongan yang ada.
"Kalau ada perbedaan pendapat, itu adalah hal yang biasa, selama tidak bertentangan dengan konstitusi dan falsafah bangsa," ujarnya.
Menurut dia, perbedaan yang ada adalah hal wajar sehingga jangan memusuhi orang berbeda.
Dia mengomentari terkait pendekatan penanggulangan terorisme yang dilakukan seperti teknik penanganan terorisme dengan pendekatan secara keras di beberapa kejadian memang perlu dilakukan.
"Namun teknik pendekatan secara halus atau soft approach tetap diberikan dengan menyesuaikan masing-masing kondisi dan kejadian. Sama seperti dengan mendidik anak kita sendiri. Ada anak yang perlu ditegur dengan cara keras, ada pula yang bisa dididik dengan cara halus," ujarnya.
Baca juga: 6 Saksi Diperiksa Usut Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Denny Indrayana
Rektor Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta itu berpendapat bahwa negara-negara di dunia perlu berguru dengan Indonesia karena Indonesia adalah yang pertama kali berhasil menciptakan dan menjalankan konsep soft approach dalam penanggulangan terorisme.
Konsep itu, menurut dia, mengadopsi contoh yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dalam konsistensi melakukan perbuatan baik walaupun terhadap orang yang zalim.
Nasaruddin mengapresiasi tinggi kegiatan Sarasehan Dai-Da'iyah Sulawesi Selatan, yang digelar BNPT di Makassar, Kamis (20/7), sebagai langkah memaksimalkan peran dai dan da'iyah adalah salah satu cara terbaik dalam melawan penyebaran radikalisme yang mengatasmakan agama.
"Saya ucapkan selamat kepada BNPT yang mampu menghimpun dan mengumpulkan penguasa-penguasa mimbar di Sulawesi Selatan ini. Saya senang karena materi dan peserta kegiatan ini sangat luar biasa. Ini orang pintarnya Sulawesi Selatan berkumpul di sini. Ini prestasi tersendiri bagi BNPT," katanya.
Dia berharap di tempat lain BNPT bisa menciptakan kegiatan dengan merangkul para dai dan da'iyah. Menurutnya, sangat penting memberikan informasi-informasi pencegahan radikalisme dan terorisme kepada para dai dan da'iyah.
Nasaruddin berpesan agar BNPT bisa tetap konsisten dalam menjaga iklim bernegara yang inklusif dan toleran, kondisi yang aman dan damai tentunya tidak lepas dari peneguhan Pancasila dan UUD 1945 sebagai jati diri bangsa.
"Ini merupakan tugas BNPT sebagai salah satu kepanjangan tangan Pemerintah dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Kita berharap BNPT bisa menciptakan kondisi aman dan damai seperti yang sekarang ini di seluruh Indonesia," katanya. (Ant/I-2)
Kondisi perekonomian dan persaingan industri yang kurang kondusif sepanjang tahun 2025 menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kinerja.
PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) mencatatkan kinerja positif. Hingga November 2025, nilai penjualan produk yang dihasilkan mencapai Rp3,56 triliun lebih.
Kebijakan GSH merupakan langkah elegan sekaligus apresiasi kepada karyawan.
Transformasi dan kinerja positif tidak terlepas dari dukungan Danantara selaku pemegang saham seri B.
MENTERI Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan akan terus berusaha agar umat semakin dekat dengan ajaran agamanya.
Keberhasilan menyelamatkan aset negara sebesar Rp1,6 triliun menjadi catatan penting dalam pengawasan di sektor perekonomian.
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Al Araf menilai draft Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme yang saat ini beredar mengandung persoalan inkonstitusional
Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.
Aturan tersebut wajib memiliki batasan yang jelas agar tidak mencederai hak asasi manusia (HAM).
Ancaman terorisme saat ini semakin kompleks, terutama dengan adanya situasi ketidakpastian global yang rentan menjadi lahan subur ideologi kekerasan.
Urgensi peran militer semakin tinggi jika aksi terorisme sudah melibatkan aktor lintas negara (transnasional) dalam melancarkan serangannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved