Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan perbedaan survei penilaian integritas (SPI) 2023 dengan tahun lalu. Indikator penilaian tahun ini disebut lebih mendalam.
“Saat ini tentu kami lebih detailkan dari tahun ke tahun,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam sosialisasi SPI 2023 di The Ritz-Carlton Jakarta, Jakarta Selatan, Selasa, (25/7).
Ghufron mengatakan SPI 2022 hanya fokus di unit-unit pokok yang melayani masyarakat. Sedangkan unit-unit terkait tidak ikut dinilai.
Baca juga : KPK Pastikan Data SPI 2023 Minim Manipulasi
“Sekarang kami luaskan kepada semua unit. Walau tidak melayani masyarakat, tapi ada pengadaan barang dan jasa,” ujar dia.
Baca juga : Menkominfo Budi Arie Sebut KKN Masih Menjadi PR Bersama
Ghufron menyebut pengadaan itu juga berpotensi menjadi celah korupsi. Sehingga SPI 2023 kali ini mengikutsertakan seluruh unit.
“Jadi kami sudah scaling up ke unit-unit yang lebih besar,” papar dia.
Ghufron berharap hasil SPI 2023 lebih baik dibanding tahun lalu. Bahkan, dia berencana membuat SPI tidak hanya setahun sekali.
“Tapi real time, jadi masyarakat yang dapat pelayanan langsung memberi penilaian,” tutur dia.
Lantas, penilaian itu diakumulasi dalam jenjang periode tertentu. Baik itu mingguan, bulanan, hingga per semester.
“Sehingga akan lebih bagus lagi walau belum (diterapkan) tahun depan dan tahun-tahun mendatang,” ucap Ghufron. (MGN/Z-8)
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus korupsi ekspor CPO 2020–2024. Negara diperkirakan rugi Rp14,3 triliun akibat manipulasi klasifikasi produk untuk hindari aturan DMO.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk pejabat ASN yang menerima imbalan untuk meloloskan ekspor.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved