Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan perbedaan survei penilaian integritas (SPI) 2023 dengan tahun lalu. Indikator penilaian tahun ini disebut lebih mendalam.
“Saat ini tentu kami lebih detailkan dari tahun ke tahun,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam sosialisasi SPI 2023 di The Ritz-Carlton Jakarta, Jakarta Selatan, Selasa, (25/7).
Ghufron mengatakan SPI 2022 hanya fokus di unit-unit pokok yang melayani masyarakat. Sedangkan unit-unit terkait tidak ikut dinilai.
Baca juga : KPK Pastikan Data SPI 2023 Minim Manipulasi
“Sekarang kami luaskan kepada semua unit. Walau tidak melayani masyarakat, tapi ada pengadaan barang dan jasa,” ujar dia.
Baca juga : Menkominfo Budi Arie Sebut KKN Masih Menjadi PR Bersama
Ghufron menyebut pengadaan itu juga berpotensi menjadi celah korupsi. Sehingga SPI 2023 kali ini mengikutsertakan seluruh unit.
“Jadi kami sudah scaling up ke unit-unit yang lebih besar,” papar dia.
Ghufron berharap hasil SPI 2023 lebih baik dibanding tahun lalu. Bahkan, dia berencana membuat SPI tidak hanya setahun sekali.
“Tapi real time, jadi masyarakat yang dapat pelayanan langsung memberi penilaian,” tutur dia.
Lantas, penilaian itu diakumulasi dalam jenjang periode tertentu. Baik itu mingguan, bulanan, hingga per semester.
“Sehingga akan lebih bagus lagi walau belum (diterapkan) tahun depan dan tahun-tahun mendatang,” ucap Ghufron. (MGN/Z-8)
Masih ada sejumlah tantangan dalam menjalankan Koperasi Merah Putih.
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved