Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengklarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo melalui sambungan telepon. Dito memberikan penjelasan yang masuk akal terkait kepemilikan asetnya.
"Menpora ini tadi pagi kita klarifikasi. Saya yang nelpon Menpora. Nanyain ini apa dalamnya, suratnya apa, kan dia nggak lampirin surat apa-apa loh," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, (24/7).
Pahala menjelaskan pengisian LHKPN memang dilakukan tanpa menyertakan bukti pendukung. Pejabat juga cuma perlu memperkirakan harga dan memasukkan asal usul harta yang didatanya dengan bermodalkan kejujuran.
Salah satu yang diklarifikasi KPK ke Dito yakni kepemilikan aset berstatus hadiah dalam LHKPN-nya. Menurut Pahala, Menpora salah mengisi penjelasan aset itu.
Pahala menjelaskan aset hadiah itu bakal diganti Dito menjadi hibah tanpa akta. Permasalahan harta Menpora disebut cuma salah pengisian.
"Beliau (Dito) akan mengganti LHKPN-nya, yang disebut hadiah-hadiah diganti hibah tanpa akta," ucap Pahala.
Respon Positif
Pahala juga menjelaskan Dito memberikan respons positif saat diklarifikasi LHKPN-nya. Dia bahkan mengajak KPK membuat program pencegahan di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
"Beliau mengundang KPK bikinlah program pencegahan di sana. Besok mungkin jam delapan pagi saya ke sana membicarakan apa sih yang mau dikerjain buat kementeriannya," kata Pahala.
KPK menilai usul itu bagus. Sebab, Kemenpora merupakan kementerian yang unik dibanding yang lainnya.
"Kementerian ini agak unik kan, cabor gitu ya. Kita sudah usul bikin sistem aja pak, jadi proposal dari PSSI berapa, dari ini berapa, yang disetujui berapa, sudah lah pakai sistem aja," tutur Pahala.
(Z-9)
Pemerintah pusat tengah menyusun klasterisasi daerah berdasarkan potensi dan kekhasan masing-masing wilayah.
MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyatakan keyakinannya bahwa Tim Nasional (Timnas) sepak bola Indonesia mampu menembus putaran final Piala Dunia 2026.
Selain untuk tenis, juga akan ada fasilitas untuk pade dan pickleball.
Anggar dinilai memiliki banyak potensi di tingkat junior dan usia dini.
Jika Indonesia Arena tidak memungkinkan, pemerintah juga membuka opsi penggunaan venue alternatifuntuk Piala Sudirman dan Piala Thomas-Uber.
Indonesia memiliki rekam jejak yang baik dalam menyelenggarakan berbagai event olahraga internasional.
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Kemudian satu orang lainnya, yang dibawa ke Jakarta pada Sabtu (28/6) pagi, yaitu TOP selaku Kepala Dinas PUPR Prov Sumut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada Kapolres yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara pada 26 Juni 2025.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved