Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
MENJELANG pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus melakukan pendekatan ke PDI Perjuangan (PDIP).
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Achmad Baidowi atau akrab disapa Awiek menuturkan Ketua Umum PPP Mardiono akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk melakukan lobi politik.
"Kami percaya Pak Mardiono sebagaimana mandat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) akan melakukan komunikasi politik (dengan Megawati)," ujar Awiek, ketika dihubungi, Minggu (23/7).
Baca juga: Masih Abu-Abu, Koalisi Gerindra-PKB Diprediksi Bubar
Rapimnas, terangnya, mengamanatkan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Beberapa waktu lalu, Sandiaga bertemu dengan Ganjar Pranowo di rumah mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin.
"Pak Sandi sebagai bakal cawapres yang diusulkan PPP melalui Rapimnas ke-6 melakukan berbagai ikhtiar. Tapi itu sekali lagi tergantung komunikasi dan lobi-lobi Ketum Partai," terang Awiek.
Baca juga: Dominasi PDIP Dinilai Hambat Parpol Parlemen Merapat ke Koalisi Ganjar
Saat ditanya kapan PPP akan memformalkan atau resmi berkoalisi ke PDIP, Awiek mengatakan masih ada beberapa bulan lagi sebelum pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan membuka pendaftaran untuk bakal calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024 pada 19 Oktober hingga 25 November.
"Pendaftaran kan masih lama Oktober, jadi masih lihat-lihat situasi dan kondisi ke depan," tukasnya. (Z-6)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau menunjukkan soliditas organisasi dengan sukses menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) IX,
Ketua Umum PPP Mardiono melakukan silaturahmi ke kediaman Din Syamsuddin
Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengajak Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) ikut mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi
Muhamad Mardiono mengatakan ada orang baik yang memfasilitasi rekonsiliasi PPP antara kubunya dengan kubu Agus Suparmanto.
Lebih lanjut Supratman menjelaskan bahwa Presiden Prabowo selalu mengatakan partai politik harus menyelesaikan masalahnya sendiri bila memiliki persoalan.
Supratman mengatakan, pemerintah menyerahkan PPP untuk mengurus organisasinya saat ini. Pemerintah menegaskan tidak mau ikut campur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved