Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa untuk mewujudkan pemilu yang damai merupakan tanggung jawab bersama. Bukan hanya pemerintah, penyelenggara atau peserta, juga semua pihak termasuk masyarakat Indonesia sebagai pemilih.
Disampaikannya, pemilu merupakan landmark demokrasi yang melibatkan peran berbagai pihak dan berorkestrasi secara harmonis dalam memilih wakil rakyat. Setidaknya ada lima elemen kunci dalam mewujudkan terlaksananya pemilu yang damai, jujur, adil, dan bermartabat.
"Ada sejumlah elemen yang simultan bergerak sama-sama bertanggung jawab, satu adalah penyelenggara pemilu, KPU dan jajaran, Bawaslu dan jajaran, termasuk pemerintah juga mendukung anggaran dan lain-lain," ujar Tito dalam keterangannya, Minggu (23/7).
Baca juga: Peringatan Harlah PKB Ke-25 Jadi Momentum Konsolidasi Jelang Pemilu 2024
Mendagri melanjutkan, elemen kedua yaitu peserta pemilu yang siap menang dan siap kalah. Hal ini penting lantaran pemilu tidak hanya menghasilkan pemenang saja tetapi pasti ada pihak yang kalah. Di situlah dibutuhkan kesadaran dan jiwa besar untuk siap menerima apa pun hasilnya.
Ketiga, media yang berperan penting dalam memengaruhi publik. Menurutnya peran media sebagai bagian dari pilar demokrasi sangat strategis. Untuk itu media senantiasa memberi informasi yang benar dan turut mengedukasi masyarakat.
Baca juga: elang Pemilu 2024, PPATK Siap Awasi Pergerakan Keuangan Parpol
Keempat, masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. Pada poin keempat ini, Mendagri menekankan partisipasi masyarakat yang tinggi akan menentukan legitimasi yang kuat dari masyarakat.
"Kemudian yang berikutnya lagi adalah aparat keamanan untuk menjaga situasi keamanan agar tetap terjaga baik. Jadi orkestrasi semua pihak," imbuhnya.
Bila semua pihak mengambil perannya masing-masing dan bahu-membahu menyukseskan pemilu maka pada akhirnya pemimpin atau wakil rakyat yang terpilih benar-benar berintegritas. Pemilu Indonesia pun akan makin berkualitas. (Z-6)
Langkah Presiden Prabowo Subianto mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) akan menjadi catatan buruk bagi Mendagri Tito Karnavian
PRESIDEN Prabowo Subianto diminta menjatuhkan sanksi kepada anak buahnya, yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, akibat polemik kepemilikan empat pulau Aceh dan Sumut
Kemendagri menjelaskan kronologi kepemilikan empat pulau yang menjadi polemik antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Penghargaan ini berkat kolaborasi yang baik dari seluruh pihak di Pemkot Denpasar ditambah dukungan dari masyarakat Kota Denpasar.
MENTERI Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Tito Karnavian, menyampaikan pidato kunci dalam forum internasional bertema keamanan global yang diselenggarakan di Doha, Qatar.
Pilkada langsung memiliki kelebihan sebagai bentuk nyata dari demokrasi.
KOMISI II DPR RI berencana memanggil Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Pj. Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait sengketa empat pulau
Seperti diketahui, permasalahan sengketa empat pulau di wilayah Aceh Singkil antara Aceh dan Sumatera Utara telah berlangsung lama. Keduanya saling klaim kepemilikan.
Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).
Dewan Penasihat Lingkar Daerah Belajar, Najelaa Shihab menegaskan bahwa transformasi pendidikan tidak dapat dilakukan secara seragam dan terpusat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved