Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
DELEGASI Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menghadiri High Level Politcal Forum (HLPF) di Markas Besar PBB New York pada 18 Juli 2023. Putu Supadma Rudana sebagai Ketua Delegasi Parlemen Indonesia melalui keterangannya menjelaskan, bahwa forum antar Parlemen dalam HLPF 2023 ini mengusung tema peran dan tantangan Parlemen dalam upaya akselerasi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
Baca juga: DPR Minta Perbankan Aktif Dorong UMKM Naik Level
“HLPF 2023 membahas terkait pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Selain itu, tema terkait penyediaan akses terhadap air bersih serta penyusunan indeks yang mengutamakan kehidupan manusia dan lingkungan,” kata Putu melalui keterangannya yang diterima, Sabtu (22/7).
Baca juga: Komisi X DPR RI Minta Kemendikbud Ristek Buat Satgas PPDB
Putu yang juga merupakan Wakil Ketua BKSAP DPR RI ini menegaskan bahwa BKSAP DPR RI secara konsisten mendukung tercapainya SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Makanya, lanjut dia, parlemen selaku pembuat kebijakan akan bersinergi dengan pemerintah dalam pengarusutamaan SDGs dalam penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, dan pengawasan.
“Bahwa terdapat tantangan dalam pencapaian SDGs di Indonesia yang masih 63 persen dari target nasional, dan harus dicapai pada tahun 2030,” ujar Legislator asal Bali ini.
Oleh karena itu, Putu menyerukan peran aktif dari parlemen untuk dapat bertindak segera dan secara kolektif dalam menghadapi tantangan ini.
Lalu, dia menegaskan perlunya realisasi komitmen dari negara maju terkait bantuan dan pendanaan program pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang.
Di sela-sela acara sidang HLPF, delegasi BKSAP DPR RI menyempatkan melakukan pertemuan dengan perwakilan dari UN Water. Dalam pertemuan itu, Indonesia meminta dukungan dari UN Water terkait perhelatan World Water Forum 2024 yang akan diselenggarakan di Bali tahun depan. Hadir pula dalam kegiatan tersebut, Presiden IPU Duarte Pacheco dan sekjen IPU Martin Chungong.
“Delegasi BKSAP menyampaikan agar UN Water dapat memberikan bantuan capacity building dan alih teknologi dalam program pemerataan air bersih dan sanitasi, serta menjadi jembatan bagi pendanaan dengan pihak-pihak terkait,” pungkasnya. (H-3)
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melakukan komunikasi intensif dengan sejumlah pemimpin negara Teluk guna menekan eskalasi konflik di Timur Tengah.
MENTERI Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menggelar pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres.
Dalam pertemuan Komite Kelima PBB, Senin (1/12), Antonio Guterres mengusulkan agar anggaran tahun depan dipangkas menjadi US$3,24 miliar, turun US$577 juta atau 15,1% dari anggaran 2025.
Sekjen PBB Antonio Guterres sambut gencatan senjata Gaza dan pembebasan sandera. Trump sebut kesepakatan ini sebagai terobosan besar perdamaian. Baca selengkapnya!
Pidato Presiden Prabowo Subianto menunjukan pentingnya PBB di suasana dunia yang penuh konflik.
SEKRETARIS Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinan yang mendalam atas serangan rudal India terhadap Pakistan.
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Kerajaan Arab Saudi mengenai dugaan penundaan pelaksanaan ibadah haji.
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas distribusi dan kepercayaan publik terkait ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional.
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina desak pemerintah gerak cepat cari 3 ABK WNI yang hilang di Selat Hormuz usai ledakan Musaffah 2 di tengah konflik Iran-Israel.
Kepanikan masyarakat tidak muncul begitu saja, melainkan dipicu oleh ketidakseimbangan informasi dan hilangnya kepercayaan publik terhadap jaminan pasokan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved