Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
USULAN pembahasan penundaan pelaksanaan Pilkada 2024 yang disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja perlu dibicarakan oleh semua pemangku kepentingan. Ketua DPP Partai NasDem Ahmad Effendy Choirie atau yang akrab disapa Gus Choi mengatakan usulan yang disampaikan Bagja itu bersifat teknis.
"Bukan (usulan) substantif. Boleh saja usulan itu, tapi perlu dibicarakan dengan para pihak, Komisi II DPR RI, pemerintah, KPU, dan lembaga terkait," ujar Gus Choi kepada Media Indonesia, Jumat (14/7).
Meski tak menolak mentah-mentah usulan Bagja, Gus Choi menegaskan Pilkada 2024 mestinya digelar sesuai dengan jadwal, yaitu 27 November 2024.
Baca juga : Soal Usulan Penundaaan Pilkada, Ketua Bawaslu : Itu di Forum Tertutup, Bukan Usulan Resmi
Namun, karena Pilkada 2024 digelar secara serentak se-Indonesia, kecuali untuk Provinsi DI Yogyakarta yang melalui keistimewaan tidak memilih gubernur, Gus Choi menilai perlu ada kebijakan yang lebih fleksibel, termasuk menunda waktu pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca juga : KPU Ingin Pilkada Serentak 2024 Lebih Cepat, Bukannya Ditunda
"Tapi menundanya mungkin hanya bergeser waktu sedikit, beberapa hari atau minggu dari jadwal semula. Bukan menunda bulanan, apalagi tahunan," tandasnya.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menilai usulan Bagja sebagai hal yang mengada-ada. Ia pun mempertanyakan mengapa usulan tersebut tidak disampaikan Bagja secara langsung ke Komisi II.
"Kalau sekarang Bawaslu itu berwacana, menurut saya melampaui kewenangannya, melampaui tupoksinya," katanya.
Sebagai mitra penyelenggara pemilu, Junimart mengaku kaget dengan usulan yang disampaikan Bagja. Ia meminta Bawaslu untuk untuk fokus menjalankan kerja-kerja pengawasan, alih-alih berpolitik.
"Jangan nanti karena statement ini goreng-goreng semua, ada apa dengan Bawaslu? Kecuali kalau KPU yang mewacanakan itu, ya, tapi itu masih bisa diterima akal karena mereka penyelanggara langsung," ujar Junimart.
Saat diminta tanggapannya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengaku belum mengetahui dasar pernyataan Bagja. KPU, lanjutnya, justru ingin Pilkada 2024 digelar lebih cepat, yakni pada September. Kendati demikian, baik usulan Bagja maupun Hasyim sama-sama mendapat kritik dari Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati.
Menurutnya, kedua lembaga penyelenggara pemilu itu harusnya fokus saja dengan tahapan yang sudah ditetapkan. "Ini untuk memberikan kepastian hukum juga," tandas Khoirunnisa.
Sebelumnya, usulan agar opsi penundaan Pilkada 2024 dibahas disampaikan Bagja dalam Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP) dengan tema Potensi dan Situasi Mutakhir Kerawanan Pemilu serta Strategi Nasional Penanggulangannya pada Rabu (12/7).
Setidaknya, ada dua alasan Bagja meminta hal tersebut. Pertama, Pilkada 2024 beririsan dengan proses pelantikan presiden/wakil presiden sebagai konsekuensi dari Pemilu 2024 pada Februari. Kedua, masalah keamanan. (Z-8)
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Pemilu dan Pilkada serentak perlu ditinjau ulang. Ia menilai perlu dicari solusi terkait bagaimana pemilihan
Penyelenggaraan acara akan digelar pada Minggu, 2 Februari 2025, di Kalipepe Land, Boyolali dimulai pada pukul 17.00 WIB.
MOMEN pilkada yang sudah usai di berbagai daerah disebut harus jadi momentum kembali bersatunya berbagai pihak yang sempat saling berkontestasi.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved