Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI BUMN Erick Thohir menjelang pendaftaran pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang terus mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres).
Dukungan ini terekam dari hasil berbagai lembaga survei yang telah melakukan rilis ke publik seperti Indikator Politik Indonesia dan Indonesia Political Opinion (IPO).
Menanggapi hal tersebut, Erick Thohir menyatakan apresiasinya atas dukungan yang telah diberikan oleh masyarakat.
Baca juga: Bukan Kader Partai, Erick Miliki Daya Tarik untuk Pemilih Muda
Namun, kini menteri andalan dan kepercayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku dirinya tidak ingin kehilangan fokus untuk memberikan hasil terbaik kepada masyarakat dan negara melalui jabatan yang diemban, seperti di Kementerian BUMN.
Ia tidak ingin fokusnya dalam menjalankan amanah sebagai Menteri BUMN terpecah karena adanya isu Pilpres 2024 mendatang.
“Selesaikan pekerjaan di BUMN dulu, yang ada di depan mata saja. Yang pemilu itu masih perlu proses,” ujar Erick dalam keterangan pers, Senin (10/7).
“Jangan sampai ketika aspirasi masyarakat tinggi, yang katanya di survei nomor satu, itu jangan jadi racun. Dan apa yang kita dorong, di BUMN itu sama, program berkelanjutan,” imbuhnya.
Elektabilitas Erick sebagai Cawapres Tertinggi
Seperti diketahui, Erick Thohir mendapatkan angka elektabilitas cawapres tertinggi dari hasil survei Indikator Politik dan IPO.
Baca juga: Pengamat Nlai Erick Bisa Jadi Cawapres yang Raup Banyak Suara di Pilpres 2024
Dari hasil survei Indikator Politik pada bulan Mei kemarin, Ketum PSSI ini mendapatkan elektabilitas tertinggi dalam kategori cawapres di angka 15,5 persen.
Kemudian pada bulan Juni 2023, giliran IPO yang mengungkapkan jika Erick Thohir bertengger di posisi pertama dalam bursa cawapres. Eks Presiden Inter Milan ini terekam mendapatkan elektabilitas sebesar 15,5 persen.
Lebih lanjut, Erick menyatakan pandangannya terhadap kontestasi demokrasi mendatang.
Lanjutkan Program Jokowi
Jika berjodoh dengan keinginan masyarakat dan kemudian diusung menjadi cawapres di pilpres 2024 mendatang, ia ingin terus melanjutkan program dan pembangunan yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi.
Baca juga: Buruh Yogyakarta Deklarasi Dukung Anies Baswedan, Dinilai Capres Paling Pro Buruh
Ia menegaskan program pemerintahan Presiden Jokowi perlu dilanjutkan agar upaya-upaya menyejahterakan masyarakat dan memajukan negara yang telah dilakukan tidak kembali ke titik nol.
“Saya tidak mau ketika (nanti) menjabat, tidak ada rencana besar untuk bangsa ini dan menurut saya keberlanjutan dari kebijakan sebelumnya itu sangat penting,” pungkas Erick. (RO/S-4)
PRESIDEN Prabowo Subianto secara resmi menunjuk Dony Oskaria sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menggantikan Erick Thohir.
Menteri BUMN Erick Thohir buka suara menanggapi UU BUMN. Perubahan status direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN yang saat ini tidak lagi dikategorikan sebagai penyelenggara negara.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan kunjungan kerja ke proyek strategis nasional Bali International Hospital (BIH) di Sanur, Bali.
CSIS memandang skeptis perihal pengawasan hingga pengauditan yang akan dilakukan pada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Hasil kerja sama dan sinergi bakal diperuncing dan difinalisasi pada Kamis (20/2) oleh tim teknis
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta seluruh maskapai penerbangan dan bandara menyiapkan diri untuk menyambut momen Ramadan dan Lebaran.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved