Buruh Yogyakarta Deklarasi Dukung Anies Baswedan, Dinilai Capres Paling Pro Buruh

RATUSAN buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tergabung di berbagai serikat pekerja ataupun serikat buruh di Yogyakarta, Minggu (9/7) mendeklarasikan dukungannya untuk Anies Baswedan menjadi Presiden pada Pilpres 2024.

Mereka mendeklarasikan dukungannya di GOR Pangukan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum mendeklarasikan dukungannya, para buruh ini mengikuti FDG (Forum Discussion Group) di tempat yang sama.

Ketua Penyelenggara FDG Ruswandi mengungkapkan, Anies Rasyid Baswedan yang diusung oleh Partai NasDem, PKS dan Partai Demokrat itu, merupakan satu-satunya sosok yang peduli dnegan buruh.

Baca juga : Polemik JIS Dinilai sebagai Upaya Menyudutkan Anies

Ia kemudian mengungkap, semasa menjadi Gubernur, kesejahteraan buruh di DKI Jakarta menjadi jauh lebih baik dibanding sebelumnya. 

Menurut dia pula, Anies lah yang kemudian berani menolak UU Cipta Kerja. Ruswadi mengemukakan juga, saat ini para buruh sedang meghadapi kondisi yang sangat tidak baik terutama setelah pemberlakukan UU Cipta Kerja. 

Baca juga : atusan Buruh Deklarasikan Diri Dukung Anies Baswedan

"UU Cipta Kerja ini sudah dibatalkan oleh MK, namun kemudian muncul lagi dengan pemberlakukan Perppu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," ujarnya.

Karena itu, imbuhnya, ke depan diperlukan sosok presiden yang berani memperbaiki berbagai peraturan yang membelenggu buruh.

Dua capres lainnya, ujarnya dimungkinkan hanya akan tetap melanjutkan pemerintahan yang sekarang, sehingga tidak akan mengubah kondisi buruh.

"Aliansi Buruh Yogyakarta berkumpul untuk merespon kondisi  mereka karena kebijakan UU Cipta Kerja dan RUU Kesehatan telah merugikan nasib mereka," ujar Ruswadi.

Karenanya, katanya, Aliansi Buruh Yogyakarta mendesak kepada Pimpinan DPP Konfederasi maupun Federasi di Jakarta untuk segera mendeklarasikan dan mendukung H. Anies Rasyid Baswedan sebagai Calon Presiden Periode 2024-2029.

Ditambahkannya, Aliansi Buruh Yogyakarta yang terdiri dari DPD KSPSI, PD FSP NIBA, GIP, PD  TSK, PD PGSI, PD Parekraf, FBI, DPD SPN, dan KSBSI.

Pada kesempatan itu, mereka juga mendesak pembatalan dan pencabutan UU no.6/2023 tentang Cipta Kerja serta pencabutan Permenaker nomor 5/2023.

Para buruh juga mendesak peninjauan kembali RUU Kesehatan yang akan menempatkan tembakau setara dengan narkotika dan psikotropika. Tuntutan lainnya adalah penciptaan dan perluasan lapangan kerja, dan penghentian kebijakan mendatangkan tenaga kerja asing. (Z-5)