Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
POLITIKUS Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengungkapkan publik dapat menilai polemik renovasi Jakarta International Stadium (JIS)) sarat nuansa politis. Situasi ini tidak terelakan dalam persaingan sengit antara calon presiden.
Menurutnya publik bisa melihat, menilai, dan juga memilah kelebihan dan kekurangan berbagai tindakan. Keengganan menggunakan JIS untuk Piala Dunia U-17 mengandung ego politik yang bertujuan menyudutkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Ajak saja FIFA untuk inspeksi. Simpel. Sekalian menjadi penilaian fair kualitas JIS," ujarnya saat dihubungi Sabtu, (8/7).
Baca juga: Stadion Harus Didukung Sistem Transportasi
Dia mengatakan dalam kesempatannya bertemu dengan capres anies Baswedan beberapa waktu lalu, JIS merupakan karya anak bangsa dan bukan milik Anies.
"JIS itu bukan miliknya tapi milik Indonesia. Jika mau direnovasi silahkan tapi jangan kesusu dan menghakimi biarkan FIFA yang menilai," ucapnya.
Baca juga: Polemik JIS bukan Hanya Standar FIFA, tapi Ada Warga yang Tergusur
Menurutnya Indonesia memiliki stadion lainnya yang sebaiknya berikan kepada FIFA untuk menilai. Ketika hal itu dilakukan maka saat ada perbaikan kita harus legawa melakukan pembenahan.
"Jika harus ada perbaikan ikuti saja," sambungnya.
Sementara itu Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menilai situasi tersebut merupakan kemunduran dalam demokrasi.
"Saya juga merasa prihatin dengan situasi demokrasi saat ini, seperti mundur ke orde baru, bahkan cenderung menggunakan cara orde lama," ucapnya.
Sikap mencari celah keburukan pihak lain termasuk dari prestasi dan karya Anies Baswedan mencerminkan kemunduran dalam menciptakan persaingan yang sehat.
"Semua karya dan prestasi anies baswedan selalu di cari-cari kesalahan dan kelemahan. Kalau publik menilai bahwa sepertinya ada skenario menjatuhkan Anies, sutradara sudah mulai bekerja, dan para pemeran utama dan figuran mulai diperankan, termasuk JIS dipermasalahkan," paparnya.
Di sisi lain Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mendorong pemerintah untuk tidak mengulangi kegagalan yang sama. Polemik JIS tersebut membuktikan pemerintah lebih fokus menggunakan kesempatan ini untuk kepentingan politik dibandingkan memajukan sepakbola Indonesia.
"Kali ini jangan sampai gagal ataupun bermasalah yang ternyata sepak bola usia 17 ini lebih banyak dipakai untuk kepentingan atau nuansa politisnya. Bukannya untuk memajukan persepakbolaan Indonesia dan memulihkan citra jelek Indonesia akibat gagal melaksanakan piala dunia U-20," tegasnya.
Fokus pemerintah dalam mempermasalahkan rumput di JIS dinilainya hanya membuang waktu, yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan sederhana dan cepat tanpa membawa kehebohan.
"Jangan ini dijadikan panggung atas aksi kepentingan politik partisan atau kelompok tertentu," tukasnya. (Sru/Z-7)
“Wilayah Ancol itu kan memang sedang ada penggarapan. Artinya itu kita harus desain (jalurnya) bagaimana,”
PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengelola Jakarta International Stadium (JIS) memastikan Persija bisa bermain laga kandang pada Mei 2025
PT Persija Jaya Jakarta untuk menjadikan Jakarta International Stadium (JIS) sebagai kandang Persija Jakarta pada 20 Februari 2025.
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno sepakat bahwa Jakarta Internasional Stadium (JIS) di Jakarta Utara, menjadi home base bagi klub sepakbola Persija.
Masyarakat yang ingin menonton atau ingin kembali ke rumah masing-masing tidak perlu khawatir untuk mendapatkan akses transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau
Pengelola juga mengimbau memperhatikan hal berikut saat ingin menonton konser, yakni datang lebih awal untuk menghindari antrean panjang
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved