34 Juta Data Paspor Bocor, Imigrasi Dinilai tak Ikuti Standar Pengelolaan Data

DIREKTORAT Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dinilai tidak mengikuti standar sistem manajemen keamanan informasi yang baik. Hal itu terbukti dengan bocornya data 34 juta pemegang paspor Indonesia yang dilakukan oleh peretas Bjorka.

Pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, mengatakan data yang bocor itu mengandung informasi yang hanya dimiliki oleh Ditjen Imigrasi seperti nomor paspor dan nomor induk keimigrasian atau Nikim. Menurutnya, Nikim merupakan identitas digital yang akan digunakan untuk pengamanan paspor elektronik.

"Nikim ini kemungkinan seperti chip yang terkandung pada KTP-el," terangnya kepada Media Indonesia, Jumat (7/7).

Baca juga: Kewaspadaan Perang Siber Indonesia Masih Rendah

Data pada Nikim hanya dapat dibaca oleh pembaca khusus atau Nikim reader. Alfons menyebut fungsi chip itu untuk mengidentifikasi paspor palsu. Hal itu dimungkinkan karena alat pembaca Nikim menggunakan enkripsi khusus.

Kendati demikian, enkripsi Nikim tidak dapat menolong jika terjadi kebocoran data. Oleh karena itu, data paspor yang bocor tetap akan beredar di dunia maya.

Baca juga: Data 34 Juta Paspor WNI Diretas Bjorka dan Dijual di Dark Web, Salah Siapa?

"Sesuai dengan hukum kebocoran data, once it is in the internet, it's there forever. Itu yang perlu diingat," kata Alfons.

Ia mendorong Ditjen Imigrasi untuk membenahi pengelolaan data. Di samping itu, investigasi pasca-kebocoran 34 juta paspor WNI itu juga perlu dilakukan. Dalam hal ini, Ditjen Imigrasi didorong untuk meminta bantuan Kementerian Komunikasi dan Informatika maupun Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Sebenarnya kalau mengikuti standar pengelolaan data yang baik, seperti ISO 27001 atau ISO 27701, maka sumber kebocoran data ini bisa diidentifikasi dengan sangat mudah," ujarnya.

Di samping itu, perbaikan sistem keamanan pada Ditjen Imigrasi juga penting mengingat instansi tersebut juga mengelola data wisatawan mancanegara atau wisman. Alfons mengingatkan, nama baik Indonesia dan industri pariwisata nasional dipertaruhkan jika kebocoran data wisman terjadi.

"Karena data pribadi negara lain yang dilindungi dengan baik di negaranya tahu-tahu bocor di Indonesia. Akan bikin malu negara kita dan wisatawan akan sangat merasa terganggu," pungkasnya. (Tri/Z-7)